TEMPO Interaktif, Jakarta - Persatuan Guru Diniyah Indonesia (PGDI) Jawa Timur mencatat sekitar 40 ribu guru madrasah diniyah di provinsi itu masih berpenghasilan jauh di bawah upah minimum provinsi. Gaji yang mereka terima hanya Rp 20 ribu hingga Rp 100 ribu per bulan.

Ketua PGDI Jawa Timur Abdul Syafi'ie mengatakan, kondisi ini sudah berlangsung lama karena sejak awal sekolah diniyah memang didirikan dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat.

Bahkan, kata dia, 90 persen pembangunan gedung sekolah diniyah tidak tersentuh dana dari pemerintah. "Ini ironis karena sekolah diniyah merupakan lembaga pendidikan tertua, sudah ada sebelum kemerdekaan," katanya, Rabu (23/12).

Menurut Syafi'ie, Departemen Agama telah mengalokasikan dana untuk tunjangan sekolah diniyah yaitu Rp 150 ribu per tiga bulan. Namun jumlah tersebut sangat terbatas sehingga tidak semua guru diniyah mendapat tunjangan tersebut. "Dana tunjangan itu pun tidak rutin," ujarnya.

Sebab itu Syafi'ie mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menerbitkan peraturan daerah tentang sekolah diniyah sebagai petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2003 tentang penyetaraan seluruh lembaga pendidikan.

Selama ini pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur selalu berdalih tentang tidak adanya petunjuk tekhnis PP tersebut, sehingga tidak mengalokasikan insentif bagi guru-guru sekolah diniyah dari APBD. "Guru sekolah diniyah selalu dipinggirkan," ucap Syafi'ie pula.

Berdasarkan data PGDI Jawa Timur, jumlah sekolah diniyah yang memiliki izin operasional mencapai 8 ribu unit dengan jumlah tenaga relawan pengajar 40 ribu orang. Itu belum termasuk 30 persen sekolah yang belum terdaftar. MUSTHOFA BISRI.