TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebanyak 20-an pengacara yang tergabung dalam Tim Advokat Peduli Beban Rakyat diterima Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, di kantornya, Kamis, (30/1). Kedatangan tim itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah soal intervensi International Monetary Fund (IMF) terhadap perekonomian di Indonesia. Dalam tim advokasi ini, Hotman Paris Hutapea duduk sebagai koordinator. Selain dia, ikut pula bergabung OC Kaligis, Yan Juanda Saputra, Julius Rizaldi, dan Teguh Samudra. Anggota tim seluruhnya ada 40 orang. Kedatangan mereka ke kantor Menko Polkam setelah mendapat petunjuk dari Presiden Megawati. IMF telah mencampuri kebijakan ekonomi dan politik Indonesia yang berakibat beban rakyat semakin besar, kata Gayus Lumbuun, mewakili para pengacara, ketika memberikan penjelasan kepada wartawan, usai menemui Yudhoyono. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu, Lumbuun mengungkapkan, Yudhoyono sempat menyatakan rasa terima kasihnya karena kepedulian para advokat terhadap inisiatif mereka dalam mengamati Letter of Intent (LoI) IMF. Meski demikian, Lumbuun mengakui pertemuan tersebut belum memperoleh kesimpulan. Bentuk intervensi yang dinilai oleh tim ini, menurut Lumbuun, terlihat dalam kebijakan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Bukti intervensi mereka yang menyebutkan dalam LoI dengan menyarankan untuk mencabut subsidi BBM, katanya. Bentuk intervensi IMF lainnya adalah saran untuk menjual aset-aset strategis BUMN. Merasa keberatan dengan intervensi itu, tim advokat ini juga berencana untuk melakukan somasi terhadap IMF. Mereka mengajukan empat tuntutan. Pertama, minta agar IMF membatalkan semua ketentuan Letter of Intent, termasuk penghapusan subsidi BBM, telepon, listrik. Kedua agar IMF segera membatalkan ketentuan-ketentuan di dalam LoI yang mengharuskan pemerintah Indonesia menjual aset-aset strategis BUMN. Ketiga, minta agar IMF memperbaiki kesalahan dalam menentukan kebijakan ekonomi dalam obligasi rekap perbankan, dan agar IMF mengganti kerugian atas penjualan BCA dan bank lainnya. Keempat, mereka minta agar IMF memperhatikan perintah Ketetapan MPR Tahun 2001 yang memerintahkan kontrak dengan IMF tidak diperpanjang. Jika IMF melecehkan orat somasi ini, Kami akan melakukan gugatan kepada IMF, kata Lumbuun. Rencananya, tim ini akan bertemu sebulan sekali. Yudhoyono sendiri, menurut penuturan Lumbuun, akan segera menyampaikan masukan tim advokasi ini kepada Megawati dan menteri terkait.(Bernarda Rurit-Tempo News Room)