Polisi Tuding Satpol PP

Reporter

Editor

Rabu, 25 November 2009 09:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Kepolisian Resor Kediri, Jawa Tengah mulai menyelidiki keterlibatan oknum Satuan Polisi Pamong Praja dalam praktik penambangan pasir mekanik di Sungai Brantas.

Polisi masih mengorek keterangan dua pemilik mesin yang kini diamankan kepolisian. Kepala Satuan Reserse Kriminal, Ajun Komisaris Aria Wibawa mengatakan dugaan keterlibatan anggota Satpol PP terlihat dari sering bocornya razia penambangan pasir selama ini.

Para penambang seolah telah mengetahui terlebih dulu jadwal razia yang akan dilakukan petugas. “Indikasinya sudah sangat kuat,” kata Aria Wibawa kepada Tempo, Rabu (25/11).

Kecurigaan itu pula yang membuat polisi memisahkan diri dengan Pramong Praja saat melakukan razia. Hal ini terlihat dari ketidakhadiran mereka dalam beberapa razia yang dilakukan Satpol PP di bantaran Sungai Brantas Kediri.

Menurut Aria, pemisahan itu untuk mengetahui sejauh mana indikasi keterlibatan Satpol dalam praktik penambangan. Salah satu parameternya adalah minimnya hasil tangkapan Satpol dalam setiap aksinya. Kondisi ini sangat berbeda ketika polisi terjun sendiri melakukan penertiban di Sungai Brantas.

Sedikitnya enam unit mesin penyedot pasir dan sembilan truk berhasil diamankan dalam razia yang dilakukan jajaran Polres Kediri di Desa Jongbiru, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Selasa (24/11) kemarin. “Padahal tempat itu juga sering dirazia Satpol,” kata Aria.

Untuk melacak keterlibatan oknum Satpol PP, Kepolisian Kediri tengah memeriksa dua pemilik mesin yang berhasil diamankan. Polisi berharap pelaku berinisial IM dan MK tersebut bisa menjelaskan modus operandi yang sebenarnya.

Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Gembong Sudjatmiko menolak berkomentar tentang penyelidikan polisi tersebut. Dia mengaku menyerahkan sepenuhnya penyelidikan itu kepada polisi sesuai tugas dan kewenangannya.

Gembong membantah pemisahan operasi yang dilakukan Polisi tersebut untuk menghindari kebocoran.

Menurut dia setiap instansi terkait seperti polisi memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengamankan lingkungan hidup. Karena itu selama ini Satpol selalu melibatkan polisi dan TNI dalam setiap penertiban. “Tugas itu menjadi kewajiban bersama,” katanya.

HARI TRI WASONO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

5 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

6 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

13 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya