TEMPO Interaktif, Makassar - Perusahaan Listrik Negara Wilayah Sultan Batara menyayangkan sikap bandel 34 pelanggan besar di Kota Makassar yang tidak mendukung efisiensi listrik dengan tidak menggunakan pembangkit sendiri secara penuh.

“Ada yang bisa kami pantau, tapi ada juga yang tidak terpantau. Mereka tidak mematuhi imbauan PLN untuk membantu mengurangi krisis energi listrik,” kata Manager Area Pengaturan Distribusi PLN Cabang Makasar, Purnomo kepada dikunjungi Tempo, Senin (16/11).

Sikap membandel pelanggan besar yang rata-rata membutuhkan 550–10.000 KVA listrik PLN setiap hari itu, berimbas pada perpanjangan waktu pemadaman 80 persen dari total 464,162 pelanggan di cabang Makassar. PLN cabang Makassar melayani wilayah Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Maros, dan Pangkep.

Pelanggan besar yang bergerak di industri perhotelan, pusat perdagangan, dan industri olahan itu, dituding tidak mematuhi imbauan PLN untuk menggunakan pembangkit sendiri, terutama di luar waktu beban puncak (LWBP). Bahkan ada 20 persen pelanggan besar yang tidak terpantau penggunaan listrik dari PLN.

Di area kerja PLN cabang Makassar terdapat 34 pelanggan besar, di antaranya PT Indofood, Kawasan Industri Makassar, Graha Pena, Hotel Clarion, Hotel Sahid, Katingan Timber Company, Mal GTC, Mal Ratu Indah, MTC Karebosi, M-Tos Ramayana, Karebosi Link, dan Trans Kalla.

Saat Tempo mengunjungi ruang kontrol Area Pengaturan Distribusi Jalan Ahmad Yani pukul 14.00 itu, di layar monitor komputer terlihat kawasan Boulevard menggunakan 100 persen listrik PLN.

Dalam kawasan Boulevard terdapat Mal Panakkukang yang tetap menggunakan listrik PLN. Padahal Mal Panakkukang sudah memiliki pembangkit sendiri (captive power) 7,47 MW. Purnomo menjelaskan, dari pantau di layar monitor terlihat Mal Panakkukang menyedot aliran listrik PLN sebesar 50 persen atau sekitar 4 MW.

Begitu pula di area layanan Jalan Pettarani kawasan IKIP sekarang UNM, di mana Hotel Clarion beroperasi. Hotel yang memiliki pembangkit 0,86 MW itu, terlihat masih menggunakan listrik PLN. Begitu pula Hotel Sahid Makassar, Santika, Imperial Aryaduta dan beberapa hotel lain.

“Jika masuk jadwal pemadaman tetap kami padamkan. Tapi di luar jadwal pemadaman pelanggan besar tetap menggunakan listrik PLN. Secara internal sudah kami surati agar mereka bisa keluar di luar waktu beban puncak dan waktu beban puncak,” ucap dia.

Tidak komitmennya pelanggan perhotelan itu, juga diperlihatkan pusat perdagangan seperti mal-mal yang ada di Kota Makassar. Purnomo mengaku mulai pukul 9.00 – 18.00, pelanggan besar masih menggunakan 40 persen listrik PLN, sisanya 60 persen dari pembangkit sendiri.

Dari data PLN cabang Makassar, luar waktu beban puncak sudah mencapai 220 MW dan waktu beban puncak 18.00 – 22.00 sebesar 260 MW. Sementara daya yang dikelola PLN cabang Makassar hanya sebesar 260 MW atau setara dengan 20 kv tegangan tinggi.

PLN Cabang Makassar mengontrol pelanggan dalam 83 feeder/penyulang, di mana tiap feeder memiliki jumlah pelanggan yang berbeda-beda. Jadwal pemadaman di Makassar, kata dia, dua kali dengan durasi tiga jam tiap feeder setiap hari.

Pelanggan besar itu, ucap dia, hanya 80 persen yang patuh menggunakan pembangkit sendiri, namun hanya di waktu beban puncak 18.00 – 22.00. Sementara 20 persen masih kucing-kucingan dengan PLN. “Katanya mereka memahami kondisi PLN. Tapi masih ada yang tidak melaporkan penggunaan pembangkit sendiri,” tutur dia.

Sanksi
Purnomo menambahkan, PLN cabang Makassar tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada pelanggan besar yang tidak menghidupkan pembangkit sendiri. Hal itu disebabkan tidak ada aturan yang mengatur soal hukuman bagi pelanggar imbauan PLN. “Kami tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada pelanggan besar,” ucap dia.

Sanksi hanya dijatuhkan kepada pelanggan baru, misalnya Trans Studio Jalan Metro Tanjung Bunga. Sejauh ini Trans Studio tidak lagi dilayani PLN Cabang Makassar. Menurut dia, jika Trans Studio masuk interkoneksi PLN maka penggunaan listrik di area layanan Tanjung Bunga akan naik di atas tegangan tinggi 80 ampere.

“Kalau Trans Studio menggunakan listrik PLN maka kami akan memberikan sanksi pencabutan total,” tutur dia.

Dia menjelaskan, pelanggan baru seperti Trans Studio sudah menandatangani surat perjanjian jual beli tenaga listrik (SPJBTL). Surat perjanjian itu mengatur pelanggan sanksi pencabutan aliran listrik secara total.

Pejabat sementara Property BM–Trans Kalla, Hendrik Silalahi, mengaku Trans Studio hanya menggunakan listrik PLN di pukul 22.00–9.00 pagi. Layanan PLN itu, kata dia, hanya masuk saat wahana bermain indoor itu berhenti operasional pukul 22.00.

Meski begitu dia mengaku PLN masih mengalirkan listrik di pukul 9.00–18.00. Namun, Trans Studio tidak menggunakan listrik PLN itu, dengan alasan tidak mampu melayani area theme park.

“Listrik PLN di pagi hingga petang tetap ada yang masuk, tapi kami tidak menggunakan. Itu semau sudah diatur dalam kontrak kerja dengan PLN,” ucap dia.

Sementara padal pukul 18.00–22.00, ungkap dia, Trans Studio 100 persen menyalakan pembangkit sendiri yang berkapasitas 2 MW, di mana 0,6 MW dipakai untuk menghidupkan AC dan 04, MW mengalir ke seluruh theme park. Sementara sisanya dipakai untuk penerangan dan ruang kantor.

PHRI Tolak Genset

KETUA Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Anggiat Sinaga mengaku pengelola hotel di Kota Makassar menolak menggunakan pembangkit sendiri. Alasannya, untuk menekan biaya operasional pembangkit membengkak menjadi 100 persen.

“Sejak pertemuan Oktober lalu, kami hanya sepakat keluar interkoneksi PLN waktu beban puncak pukul 18.00 – 22.00. Sementara di siang hari kami menolak untuk keluar,” kata Anggiat saat dihubungi Tempo, Senin (16/11), kemarin.

Anggiat menjelaskan penolakan anggota PHRI itu karena pembangkit tetap bukan mesin yang dapat beroperasi 24 jam. Menurut dia, jika dipaksakan maka akan merusak komponen mesin pembangkit yang akan berimbas pada ongkos perawatan.

Belum termasuk biaya pembelian high speed diesel solar yang harus ditebus dengan harga industri dari Pertamina. Dia menegaskan PLN tidak dapat memaksakan pelanggan besar untuk mengikuti imbauan agar menghidupkan pembangkit sendiri di waktu luar beban puncak.

“Pembangkit di hotel bukan dirancang untuk bekerja 24 jam. Apa PLN tidak memikirkan biaya operasional yang harus ditanggung pengelola hotel,” kata dia.

SULFAEDAR PAY