Isu Jual Beli Pulau, BPN Mendata Ulang 126 Pulau di Sumenep

Reporter

Editor

Senin, 31 Agustus 2009 11:12 WIB

TEMPO Interaktif, Sumenep - Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep, Jawa TImur, memverifikasi ulang status kepemilikan tanah di 126 kepulauan di Kabupaten Sumenep.

"Verifikasi ini perintah BPN pusat," kata Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep, Kuspandi, Senin (31/8).

Kuspandi mengakui, pendataan ulang ini dilakukan setelah maraknya beredar berita penjualan pulau, termasuk Pulau Satabo di Sumenep.

Asisten I Bidang Pemerintahan, Iskandar Zulkarnaen mengatakan saat ini jumlah pulau di Sumenep sebanyak 126 pulau dan hanya 48 pulau yang berpenghuni, sisanya 78 pulau tidak berpenghuni.

"Saya tegaskan tidak ada penjualan pulau," katanya.

Menurut Iskandar, kabar penjualan Pulau Satabo untuk dijadikan lokasi wisata bahari hanyalah isu bohong. Ia menilai, wilayah kepulauan di Sumenep, sama sekali tidak punya nilai jual. "Keindahan alamnya tak sebagus yang dibicarakan," jelasnya.

Untuk mengembangkan wisata bahari, Pemerintah Kabupaten Sumenep mengundang investor namun satu pun tidak ada yang bersedia. Kabupaten Sumenep, kata Iskandar, sejak lama membuka pintu investasi kepada swasta. Terutama untuk mengembang potensi alam kawasan kepulauan.

"Kalau ada yang investasi kami sangat berterima kasih," katanya.

Advertising
Advertising

MUSTHOFA BISRI





Berita terkait

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

7 Juli 2023

Jepang Protes Latihan Militer Korea Selatan di Pulau Sengketa

Jepang mengajukan protes terhadap Korea Selatan terkait latihan militer yang berlangsung di pulau sengketa.

Baca Selengkapnya

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

23 Juli 2018

Sengketa Lahan Pulau Pari, Susi Pudjiastuti: Masak Rebutan

Susi Pudjiastuti mengatakan tak semestinya penduduk dan investor rebutan lahan Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

11 Juni 2018

Jepang Protes Pemasangan Kabel Optik Rusia di Pulau Sengketa

Jepang mengkritik Rusia atas rencananya untuk memasang kabel serat optik ke pulau-pulau yang disengketakan oleh Tokyo dan Moskow.

Baca Selengkapnya

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

8 Mei 2018

Dua Alasan Nelayan Pulau Pari Tolak Dakwaan di PN Jakarta Utara

Tigor Hutapea, pengacara nelayan Pulau Pari, Sulaiman, menolak dakwaan JPU dalam sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum di PN Jakarta Utara.

Baca Selengkapnya

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

8 Mei 2018

Sidang Pulau Pari, Begini Warga yang Didakwa Serobot Pekarangan

PN Jakarta Utara menggelar sidang perdana kasus pelanggaran ketertiban umum oleh Sulaiman Hanafi alias Khatur, seorang warga Pulau Pari.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

8 Mei 2018

Sengketa Pulau Pari, Ombudsman DKI Minta Hak Warga Dihormati

Ombudsman DKI Jakarta Raya minta hak warga Pulau Pari dihormati hingga proses verifikasi sertifikat tanah di BPN DKI selesai.

Baca Selengkapnya

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

8 Mei 2018

Diultimatum Kosongkan Tanah, Warga Pulau Pari Pilih Bertahan

Warga Pulau Pari di Kepulauan Seribu, akan tetap bertahan di tanah mereka dan tak mengindahkan surat somasi PT Bumipari Asri.

Baca Selengkapnya

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

9 April 2018

Temuan Maladministrasi Ombudsman, Begini Reaksi PT Bumi Pari Asri

Ombudsman merilis LAHP terkait kisruh Pulau Pari dengan temuan maladministrasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang dan pengabaian hukum.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

9 April 2018

Sengketa Pulau Pari, Ini Temuan Ombudsman Soal Surat SHM dan SHGB

Ombudsman Republik Indonesia mempublikasikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai laporan Forum Peduli Pulau Pari hari ini di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

9 April 2018

Ombudsman Temukan Maladministrasi, Warga Pulau Pari Sujud Syukur

Warga Pulau Pari langsung sujud syukur setelah Ombudsman RI menyatakan ada maladministrasi dalam penerbitan sertifikat PT Bumi Pari Asri.

Baca Selengkapnya