TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nadlatul Ulama (PBNU) Hasyim Muzadi mengusulkan pemilihan langsung dalam pemilihan kepala daerah dihapuskan. Alasannya, pilkada telah menumbuhkan pragmatisme yang kuat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

"Pilkada langsung dihapus saja. Sistem demokratisasi ini akan membangun pragmatisme yang akan menghancurkan tata nilai sosial," kata Hasyim dalam Seminar Nasional "Masyarakat Sipil dan Demokratisasi di Indonesia: Belajar dari Pengalaman Pemilu dan Pilkada" di Hotel Gran Mahakam, Rabu (5/8).

Hasyim menuturkan, masyarakat lebih memilih cash and carry dalam kehidupan berdemokrasi. Hal itu, kata dia, akibat kuatnya para politisi menggunakan pragmatisme dalam berpolitik. Dia melanjutkan, pragmatisme yang mulai marak ini akan berakibat sistem kontrol hilang. "Politisi pun berpikir kewajibannya kepada masyarakat sudah dibayar cash and carry," ujarnya.

Kondisi ini, kata Hasyim, akan mempersulit pembangunan nilai agama dan kearifan lokal. Pragmatisme telah memotong garis tata nilai. "Ketokohan seorang kiai tidak akan diikuti masyarakat, akibat pragmatisme yang berkembang di masyarakat," ujarnya, "Kepercayaan itu akan semakin pupus."

Hal senada disampaikan Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bachtiar Effendy. Menurut Bachtiar, pemilihan secara langsung bisa dihapuskan untuk tingkat provinsi. "Kalau (pemilihan langsung) provinsi kami dukung (dihapuskan). Pemilihan di kabupaten/kota tetap perlu sesuai dengan semangat otonomi daerah," ujarnya.

Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengatakan gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat tidak perlu dengan pemilihan langsung. Dia mengingatkan efektifitas dari gubernur itu masih kurang. "Konsolidasi ke pemerintah tingkat II masih kurang," katanya. Herry mengusulkan, posisi gubernur itu diganti dengan menteri tingkat wilayah yang setingkat gubernur. "Otda yang diperkuat. Dengan opsi itu birokrasi pemerintah akan sangat ramping," katanya. Sehingga pemilihan langsung, kata dia, cukup di tingkat pemerintahan kabupaten/kota.

EKO ARI WIBOWO