TEMPO Interaktif, Jakarta:Asosiasi Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) akan melobi pemerintah Malaysia dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja Indonesia. Sekjen APJATI, Anton Sihombing, Minggu (27/1) malam, juga mengatakan, “Kita harapkan pemerintah melakukan lobi-lobi yang pro-aktif.” Saat ini pemerintah Malaysia tidak akan mengambil tenaga kerja Indonesia. Mereka juga akan memulangkan sebagian besar tenaga kerja asal Indonesia. Menurut Anton, “Kalaupun dihentikan, tetap aja yang ilegal banyak.” Ia mengatakan mereka, para tenaga kerja tersebut, bisa masuk melalui alasan kunjungan sosial dan turis. Saat ini Indonesia dan Malaysia adalah anggota ASEAN yang tidak meminta visa bagi warga negara anggotanya yang ingin berkunjung ke negara anggota lain. Selain itu, kata Anton, di Malaysia telah banyak kampung orang Indonesia. “Ada kampung Jawa, kampung Deli, kampung Medan,” ungkapnya. Namun Anton membantah bahwa penghentian itu telah menutup kesempatan bagi para TKI untuk bekerja di Malaysia. “Ada juga oknum-oknum di Malaysia yang membantu melancarkan masuknya TKI ke Malaysia,” tutrnya. Anton menambahkan, untuk TKI yang telah membayar akan tetap jadi diberangkatkan. “Karena sudah ada job order,” lanjutnya. Hingga saat ini, kata Anton, pihak APJATI belum mengetahui secara pasti jumlah TKI yang telah dipulangkan. “Mungkin sekitar 7.500 orang,” tambahnya. Ia juga menjelaskan, pada umumnya TKI yang telah dipulangkan itu, umumnya TKI yang bukan dikirim oleh PJTKI. Anton menjelaskan lebih lanjut, jika penghentian pengiriman TKI tetap dilakukan, akan merugikan semua pihak. “pengangguran akan bertambah dan devisa akan berkurang,” tandasnya. (Faisal-Tempo News Room)