TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah berharap kepada wartawan agar dapat melaksanakan langkah konstitusional untuk tujuan kepentingan nasional.

Untuk keberhasilan masalah di Aceh, wartawan diminta memberikan berita yang transparan agar bisa memberikan informasi yang benar kepada publik, kata Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono dalam konferensi pers di kantor Menteri Polkam, Jakarta, Selasa (27/5).

Seperti diberitakan Koran Tempo beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa TNI telah melakukan penembakan terhadap beberapa orang warga sipil yang tak berdosa. Pemberitaan itu dibantah keras oleh TNI. Menurut TNI, mereka yang ditembak adalah warga sipil yang menjadi anggota atau antek GAM.

Yudhoyono mengatakan, Panglima TNI dan juga dirinya, sangat concern terhadap pemberitaan tersebut. Karena pemberitaan ini tidak sesuai dengan tujuan operasi militer, yang diharapkan tanpa ekses yang tidak perlu, tegasnya.

Dia juga mengatakan, karena berita tersebut dibaca masyarakat luas, dikhawatirkan dapat membawa pengaruh yang kurang baik. Atas dasar itulah, pemerintah RI menganggap masalah itu sebagai suatu hal yang serius. Yudhoyono mengatakan, kalau betul TNI telah menewaskan warga sipil yang tak berdosa, anggota TNI tersebut harus diberi sangsi hukum. Tetapi kalau (berita) itu tidak betul, maka TNI harus mendapatkan pembelaan yang adil, kata dia.

Yudhoyono mengaku, bahwa dirinya tidak tahu persis tentang pemberitaan tersebut. Namun, ia menyarankan agar Koran Tempo dapat menyebutkan sumber beritanya. Dikatakan, kalau misalnya TNI yang bersalah, maka TNI harus dihukum. Tetapi kalau wartawannya yang salah, juga harus dihukum. Ini (pemberitaan) harus akuntable agar semua pihak dapat mempertang-gungjawabkannya, katanya. ( D.A Candraningrum TNR)