TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi meminta pemerintah melikuidasi Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Pertimbangan parlemen, selain keberadaan pendidikan ini menghabiskan dana terlalu besar juga bertentangan dengan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. "Kita minta secara resmi kepada pemerintah untuk segera melikuidasi STPDN bersama dengan 140 pendidikan kedinasan lainnya," jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Anwar Arifin kepada wartawan di Jakarta, Sabtu(27/9). Menurut Anwar, untuk STPDN saja 40 persen biayanya dialokasikan dari APBN dan 60 persen dari APBD provinsi dan kabupaten. "Jadi seluruh biayanya dari negara," ujarnya. Selain itu, sekitar 140 perguruan tinggi kedinasan di Indonesia setiap tahunnya menyerap dana sekitar Rp 60 triliun. Untuk itu pendidikan kedinasan lain di luar STPDN seperti Akademi Pelayaran Departemen Perhubungan, lembaga administrasi negara juga harus dilikuidasi. "Untuk itu kita minta kepada menteri pendidikan untuk bertemu dengan menteri terkait yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan," jelas Anwar. Menurut Anwar siswa STPDN bisa diintegrasikan dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) atau dikirim ke universitas yang memiliki program ilmu pemerintahan dan administrasi negara. Ecep S. Yasa - Tempo News Room