TEMPO Interaktif, Jakarta: Terbongkarnya tindak kekerasan dan penganiayaan di kampus Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) memunculkan tuntutan untuk melebur lembaga ini ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP). Kendati demikian, Mantan Menteri Dalam Negeri sekaligus pendiri STPDN, Rudini menyarankan agar sekolah ini dipertahankan dengan berbagai catatan. “Syaratnya kurikulum baru yang disusun oleh pakar-pakar di luar STPDN, harus diciptakan,” kata Rudini usai acara diskusi di Mario's Place Menteng Plaza, Jakarta Pusat Sabtu (27/9) siang. Rudini mencontohkan beberapa nama, seperti Arif Rachman, ahli Psikologi Pendidikan, dan Fuad Hasan, Profesor ilmu pemerintahan. Alasan perumus kurikulum baru harus dari luar adalah agar obyektif. Para pakar ini nantinya meninjau dan mengevaluasi kembali kurikulum yang ada. “Supaya diketahui dimana penyimpangan penerapannya,” ujarnya. Lebih jauh, Rudini menganggap untuk pembenahan STPDN tidak cukup dengan mengandalkan hasil tim khusus departemen dalam negeri yang sekarang memang sedang meneliti yang terjadi. “Karena itu intern mereka dan khusus untuk meneliti kasus ini saja,” tambah Rudini. "Sedangkan tugas tim pakar meneliti secara menyeluruh, sekaligus menyempurnakan kekurangan-kekurangan." Danto - Tempo News Room