TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan harmoni dalam kehidupan berbangsa adalah nafas Indonesia yang harus dijaga. Semua warga negara wajib saling sayang menyayangi dan homat menghormati serta memperkuat toleransi.
"Diskriminasi adalah masa lalu, masa depan adalah toleransi dan kerukunan yang sejati," kata Presiden saat memberikan sambutan di acara peringatan satu dasawarsa Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) di Istora Senaya, Selasa (23/6).
Yudhoyono mengajak untuk membentuk bangsa Indonesia yang unggul. Cirinya, antara lain memiliki watak dan perilaku yang baik, antikekerasan, senang bermusyawarah dan gemar bergotong royong, rukun harmonis dan toleran, mencintai lingkungan dan tidak serakah, inovatif dan menghargai teknologi serta berjiwa terang, berpikir positif dan optimis. "Mari bersama-sama kita membangun peradaban seperti itu," katanya.
Presiden juga menekankan pentinya menjaga kebhinekaan dan persatuan. "Kita mengutamakan persatuan bukan kesamaan, kesatuan bukan keseragaman," katanya. Bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam dari segi agama, etnis, suku harus tetap bersatu menjadi bangsa Indonesia yang semakin maju ke depan.
Ia mengajak Perhimpunan INTI untuk menjadi bagian dalam upaya untuk membangun kebinakaan dan membangun kerukunan demi membangun peradaban bangsa yang unggul dan mulia.
Ketua Umum Perhimpunan INTI Rahman Hakim menyatakan Indonesia kini telah tampil sebagai negara demokrasi terbesar ke 3 di dunia. Indonesia, kata dia, telah mengikis stempel negatif yang dulu amat melekat. "Indonesia masuk jajaran terdepan negara di asia yang menghargi HAM. Saat ini diskriminasi telah terkikis," katanya.
Kini, setiap anak bangsa mendapat hak dan kesempatan yang sama. Inilah, kata dia, saatnya bagi INTI untuk ikut bertransformasi menyambut fajar Indonesia baru dan berkontribusi secara maksimal.
Menurutnya, Indonesia tak sekedar butuh masukan tetapi membutuhkan sumbangan nyata dari seluruh anak kandungnya. "Indonesia adalah kebhinekaa dan kebhinekaan itu adalah Indonesia," katanya.
GUNANTO E S
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
12 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
17 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
44 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
49 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
50 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
55 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
57 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya