TEMPO Interaktif, Medan: Usulan Tim Calon Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla-Wiranto untuk menunda pembayaran gaji ke-13 setelah pemilihan presiden ditanggapi beragam. Kebutuhan menjelang tahun ajaran baru sekolah Juni mendatang menjadi alasan penolakan usul penundaan tersebut.

"Bagi pegawai negeri, gaji ke-13 meringankan beban tahun ajaran baru sekolah," kata Unedo Manurung, pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, kepada Tempo, Rabu (27/5). Namun, jika pemerintah menunda pembayaran gaji ke-13 dengan alasan anggaran negara tidak memungkinkan, Manurung sebagai abdi negara tentu akan berlapang dada.

Sikap mendukung penundaan gaji ke-13 dibayarkan sebelum pemilihan presiden 8 Juli mendatang dinilai hanya perang politik belaka. "Saya menolak usulan tunda gaji ke-13. Pemerintah harus memegang komitmen membayar tepat waktu. Usul menunda gaji ekstra hanya alat perang para elite politik," kata Inspektur Satu S. Simaremare, anggota Kepolisian Kota Besar Medan.

Tim kampanye Jusuf Kalla-Wiranto, Selasa (26/5) meminta agar pemberian gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil dan anggota Tentara Nasional Indonesia ditunda supaya tidak dipakai sebagai alat kampanye politik.

Menurut Yuddy Chrisnandi, juru bicara kampanye nasional pasangan calon presiden-wakil presiden Jusuf Kalla-Wiranto, gaji ke-13 yang direncanakan diberikan pada Juni itu bisa saja diklaim pihak-pihak tertentu dengan mengatasnamakan kebijakan pemerintah untuk berkampanye.

SAHAT SIMATUPANG