Jawa Barat Godok Pemekaran Pengandaran dan Sukabumi Utara

Reporter

Editor

Selasa, 14 April 2009 19:11 WIB

TEMPO Interaktif, BANDUNG:—Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengodok usulan pembentukan Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Sukabumi Utara. Kepala Biro Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, kajian usulan yang tengah dilakukan akan menjadi bahan bagi Gubernur Ahmad Heryawan untuk membuat rekomendasi. "Sekaligus menyampaikan ke DPRD Jawa Barat untuk disetujui"kata Daud di Bandung, Selasa (14/4).

Usulan itu sudah disampaikan dua daerah induk kabupaten baru itu bulan lalu. Usulan Kabupaten Pangandaran diterima awal Maret lalu dan Sukabumi Utara sebulan sebelumnya.

Calon Kabupaten Pangandaran sendiri adalah hasil pemisahan 10 kecamatan dari total 36 kecamatan di Kabupaten Ciamis. Dengan ibukota yang diusulkannya ada di Parigi. Sementara calon Kabupaten Sukabumi Utara meliputi 21 kecamatan dari total 47 kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Ibukota yang diusulkan adalah Cibadak.

Kajian yang dilakukan meliputi soal kependudukan, potensi, keuangan, serta ekonomi daerah induk serta bakal calon daerah yang baru. Teknis kajian itu, mengacu pada PP Nomor 78/2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Dalam peraturan pemerintah itu, tidak ada batas waktu soal kepastian kapan daerah itu mendapat kata setuju untuk dimekarkan. Dia mencontohkan, calon Kabupaten Bogor Barat hasil pemekaran Kabupaten Bogor yang sudah rampung rekomendasi gubernur dan DPRD Jawa Barat hampir setahun lalu belum ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri soal pemekaran itu.

AHMAD FIKRI

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya