TEMPO Interaktif, Jakarta:Posisi Akbar Tandjung sebagai Ketua DPR menjadi salah satu pertimbangan tim penyidik Kejaksaan Agung belum melakukan pencekalan terhadap mantan Mensesneg masa Orde Baru itu. “Sekarang belum dicekal, itu (pencekalan) pertimbangan subjektif mengingat status sosial Akbar sebagai Ketua DPR,” Manap Djubaedi mengatakan kepada wartawan di gedung bundar Kejaksaan Agung, Kamis (24/1). Menurut Manap, penyidik memiliki otoritas penuh untuk mempertimbangkan status pencekalan Akbar itu. “Semua aspek sosial akan kita pertimbangkan, termasuk status Akbar sebagai Ketua DPR,” kata dia. Mengenai rencana Akbar Tandjung untuk pergi haji, menurut Manap, itu urusan pribadi yang bersangkutan. “Yang jelas sampai saat ini penyidik belum mengeluarkan cekal, jadi sikap (penyidik dalam mengeluarkan) izin ke haji itu dalam kesempatan lain kita sikapi,” Manap berujar dengan nada tinggi. Disinggung rencana pemeriksaan terhadap Akbar Tandjung, Manap menyampaikan kemungkinan akan dilakukan sebelum Akbar pergi haji. Dalam kesempatan terpisah, Jampidsus Haryadi B. Widyasa menyampaikan hal yang sama, sekitar awal Februari. (Suseno – Tempo News Room)