TEMPO Interaktif, Jakarta: Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap seluruh partai politik besar secara umum menurun dibanding tahun lalu. Hanya Partai Golongan Karya yang mengalami penurunan tingkat kepercayaan masyarakat paling rendah, yaitu hanya 2, sehingga menjadi 48 persen, pada 2003. Hal itu berdasar hasil survei opini masyarakat Indonesia oleh International Foundation for Electoral System (IFES), sepanjang bulan Juni-Juli 2003. "Survei dilakukan terhadap 3.000 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia," kata Yanti Sugarda, koordinator peneliti untuk IFES, dalam presentasinya di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta, Jumat (12/9) siang. Penurunan tingkat kepercayaan besar menimpa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tahun lalu, partai yang dipimpin Megawati Sukarnoputri masih mendapat kepercayaan tinggi, yaitu 72 persen. Tapi pada 2003 ini kepercayaan publik merosot drastis, sebesar 22 persen hingga menjadi 50 persen saja. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Wakil Presiden Hamzah Haz turun 15 persen, yaitu dari 67 persen menjadi 52 persen. Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan mantan presiden Abdurrahman Wahid dan Partai Amanat Nasional dengan Ketua Amien Rais yang tahun lalu meraup tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 61 persen, kini masing-masing anjlok menjadi 50 persen dan 47 persen. Keunggulan Golkar dibandingkan partai-partai lainnya juga terlihat dari pengetahuan masyarakat atas berbagai partai saat ini. Partai pimpinan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Akbar Tandjung itu diketahui oleh 88 persen masyarakat, sedangkan PDI-P di urutan kedua sebanyak 84 persen. Sedangkan partai lainnya, yaitu PPP sebanyak 68 persen, PKB 58 persen, dan PAN 57 persen. Menurut Yanti, hasil survei ini dapat menjadi rekomendasi bagi partai-partai besar untuk berbenah diri menjelang pelaksanaan pemilihan umum tahun depan. Caranya adalah dengan memperbaiki kebijakan atau program partai politik dan mensosialisasikan figur tokoh dalam sebuah partai. "Sebanyak 19 persen responden memilih kebijakan atau program partai dalam mempertimbangkan dan memutuskan pilihannya. Sedangkan figur menjadi pertimbangan 34 persen responden," papar dia. Yanti juga mengakui, secara mengejutkan hubungan partai politik berdasarkan agama dan organisasi keagamaan hanya menjadi pertimbangan oleh 3 persen responden. Survei ini juga menunjukkan, 65 persen responden masih mempercayai Pemilu 2004 akan berlangsung secara adil. Hanya 15 persen responden yang meragukan pemilu akan berlangsung adil. "Suatu tanda positif," kata Yanti. Lebih jauh, 64 persen responden menilai KPU sebagai wasit pemilu, dianggap akan bertindak netral. Sedangkan 69 persen responden juga menyatakan puas atas kinerja KPU sejauh ini dibanding lembaga tinggi dan tertinggi negara lainnya. Angka kepuasaan masyarakat atas kerja presiden hanya 37 persen, MPR sebanyak 38 persen, dan DPR sebanyak 34 persen. Hal yang mengejutkan juga dihasilkan oleh survei ini, yaitu 72 persen responden berniat memilih dalam pemilu mendatang. Hanya 4 persen yang secara tegas menyatakan tidak akan memilih. Selain itu, tingkat pendaftaran terendah selama penelitian dilaporkan di Aceh, yaitu 77 persen. "Partai politik perlu bekerja keras lagi untuk menyusun program dan meyakinkan pemilihnya. Sedangkan pemerintah dan KPU perlu terus mensosialisasikan sistem pemilu yang baru," kata Yanti menyimpulkan hasil penelitiannya. Yura Syahrul / Purwanto - Tempo News Room