TEMPO Interaktif, Surabaya:Eksponen DPW PKB Jawa Timur dari kubu Gus Dur-Alwi Shihab memberi batas waktu 3x24 jam kepada pengikut pengurus PKB pro-Matori Abdul Djalil untuk melakukan ruju' ilal haq atau kembali ke jalan benar. "Jika deadline itu tidak dihiraukan, mereka akan menghadapi kesulitan besar," ujar Wiro Sugiman, Koordinator Biro Satgas DPW PKB Jatim dalam konferensi pers di Surabaya, Rabu (23/1) sore. Hitungan 3x24 jam itu sejak ultimatum tersebut disampaikan. Wiro meminta kubu Matori datang ke kantor PKB Jatim di Jalan Kapuas Surabaya atau cabang-cabang PKB di seluruh Jawa Timur. Seperti diketahui, saat ini juga telah terbentuk DPW PKB pro-Matori di Jawa Timur berikut pengurus cabang-cabang di seluruh kabupaten dan kota. "Mereka harus meminta maaf dan menjelaskan kedatangan ke Muktamar Luar Biasa PKB di Hotel Borobudur, 14-16 Januari lalu," ujar Wiro. Ia menyebutkan tiga masalah besar yang akan dihadapi pro-Matori di Jawa Timur, yakni hukum, institusi politik dan massa. Yang dimaksud ancaman institusi, mereka yang sejak awal jadi fungsionaris PKB akan dipecat dan dimasukkan daftar hitam dari partai politik tersebut. Kalau ancaman massa? Wiro mengatakan pembelaan pendukung PKB pro-Gus Dur dan Alwi Shihab tidak bisa dibendung. “Misalnya, massa di Situbondo bergerak dan mengancam mereka, siapa bertanggung jawab,” tegas Wiro. Sedang ancaman hukum yakni tuntutan ke pengadilan dan laporan pidana ke polisi dengan tuduhan penipuan dan pemalsuan. "Karena dalam AD/ART pasal 41, keberadaan DPW PKB harus melalui musyawarah wilayah dan DPC PKB harus melewati musyawarah cabang. Mereka tidak memakai forum itu. Lalu, aturan AD/ART apa yang dipakai? Kalau partai lain tak masalah, tapi ini mereka mengklaim PKB," ujar Koordinator Lembaga Advokasi DPW PKB Jatim, Firdaus Febrianto. Sekretaris DPW PKB Jatim Pro Matori, Nico Ainul Yakin, mengatakan siap menghadapi tuntutan hukum itu. "Daripada berpolemik siapa yang sah, lebih baik kita selesaikan secara hokum. Itu lebih fair dan elegan. Takperlu gunakan massa. Kita sama-sama NU," kata Nico kepada Tempo News Room. Ia balik menilai ancaman PKB pro-Gus Dur dan Alwi Shihab itu merupakan bukti mereka sedang gamang melihat kekuatan PKB Matori. "Partai ini hirarki, ada pimpinan pusat sampai daerah. Jatim bagian dari pusat. Lebih pas jika tuntutan itu dialamtakan ke ke pusat," ujar Nico. Dijelaskan, tuduhan penipuan dan pemalsuan cap stempel, lambang dan aturan PKB, juga dibuktikan di pengadilan. "Kita siap di pengadilan. Tapi ancaman massa, itu terlalu primitif, bertentangan tradisi nahdliyin," ujarnya. (Adi Mawardi)