TEMPO Interaktif, Padang: Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Mentawai Baharudin Inra menjadi tersangka dugaan korupsi perbaikan kantor KPU di Kepulauan Mentawai senilai Rp 750 juta.
Kepala Kejaksaan Negeri Tuapejat. Kabupaten Kepulauan Mentawai. Undang Mugopal, Kamis (5/3), mengatakan proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut hampir rampung dan Kejaksaan akan meminta BPKP menghitung kerugian negara.
Penyelidikan kasus tersebut dimulai sejak Januari lalu. Di penghujung bulan Februari kemarin Kejaksaan setempat menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-30/N.3.22/Fd.1/02/2009 dengan tersangka Sekretaris KPU Kepulauan Mentawai Baharuddin Inra. Baharuddin merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek yang dikerjakan CV Tunas Inti Jaya pada tahun 2008.
"Modus dugaan korupsi perbaikan kantor KPU Mentawai ini, yakni pencairan anggaran proyek yang tidak sesuai dengan pembangunan fisik. Kantornya belum selesai anggarannya sudah cair 100 persen dan sisa dana proyek mengalir ke rekening tersangka," kata Undang.
Menurut Undang, jaksa penyidik telah memeriksa sembilan saksi dan menetapkan satu orang tersangka, namun jika ditemukan adanya bukti-bukti baru tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah.
FEBRIANTI
Berita terkait
KPU DKI Jawab Soal Video Viral Suara Prabowo-Gibran 713 di Sirekap Padahal Belum Diinput KPPS
18 Februari 2024
KPU DKI telah menelusuri konten video viral yang menyebut Prabowo-Gibran raih 713 suara di Sirekap padahal KPPS belum menginput ke sistem.
Baca SelengkapnyaPolda Selidiki Dugaan Korupsi di KPU Sulawesi Barat
24 Januari 2017
Polda Sulawesi Barat mengendus dugaan korupsi tender antara KPU dan pemenang lelang pengadaan logistik Pilkada.
Baca SelengkapnyaSekretaris KPU Karawang Jadi Tersangka Kasus Korupsi
23 Juni 2016
Kejaksaan Negeri Karawang menetapkan dua tersangka kasus korupsi pengadaan alat peraga kampanye Pilkada Kabupaten Karawang pada Desember 2015.
Baca SelengkapnyaDugaan Korupsi KPU Mojokerto, Polisi Temukan Kejanggalan
26 April 2016
Polisi menilai ada kejanggalan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan pilkada 2015.
Baca SelengkapnyaPolres Mojokerto Terus Selidiki Kasus Korupsi Pilkada
19 April 2016
KPU Kabupaten Mojokerto diminta bersikap kooperatif demi efektivitas proses penyelidikan.
Baca SelengkapnyaKasus Distribusi Fiktif, Konsultan KPU Jawa Timur Terus Mangkir
14 Maret 2016
Menurut penyidik di Kejaksaan Negeri Surabaya, ada lima perusahaan rekanan KPU Jawa Timur yang diduga menerima fee karena meminjamkan rekening.
Baca SelengkapnyaDisurati Gubernur, Polda Batal Tahan Komisioner Bawaslu
5 Juni 2015
Polisi meminta Bawaslu pusat untuk segera mencari pengganti mereka sebagai komisioner Bawaslu demi kelancaran penyidikan.
Baca SelengkapnyaSekretaris KPU Kota Tangerang Tersangka Korupsi, Ini Peranannya
13 April 2015
Ahmad Syafei diduga melakukan penyelewengan dana hibah pilkada 2013.
Baca SelengkapnyaTiga Terdakwa Korupsi KPU NTT Dituntut 1,6 Tahun Penjara
9 April 2015
Ketiga terdakwa juga diminta membayar denda Rp 50 juta
subsider 3 bulan penjara.
Korupsi Panwaslu Pilkada Cilacap, 4 Orang Ditahan
24 Maret 2015
Mereka dituding melakukan tindak pidana korupsi sebesar Rp 3 miliar.
Baca Selengkapnya