TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pertahanan, Keamanan dan Luar Negeri DPR meminta Pemerintah lebih tegas dalam menyikapi kebijakan Amerika Serikat Soal registrasi terhadap warga negara Indonesia yang ada di negera itu. Permintaan ini disampaikan anggota Komisi dalam rapat dengan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha di gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (23/1). Pernyataan pemerintah yang meminta warga negara Indonesia agar tidak pergi ke Amerika jika tidak ada kepentingan dinilai DPR sebagai sikap yang kurang tegas. Seharusnya ada tindakan konkrit, seperti menerapkan visa khusus bagi warga negara Amerika yang akan ke sini, tegas Wakil Ketua Komisi I Fraksi PDIP Amris Hasan. Sikap yang sama juga disampaikan wakil ketua Komisi I dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Effendi Choirie. Ia meminta pemerintah membalas kebijakan Amerika dengan tindakan penelitian khusus (litsus) atau sweeping bagi warga negara Amerika. Sedangkan anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Yasril Ananta Baharuddin, menyarankan pemerintah untuk menerapkan asas resiprokal (timbal balik) atas perlakuan Amerika, yaitu dengan menerapkan visa kunjungan. Ini agar bisa melakukan seleksi, termasuk mereka para agen asing yang ada di sini, tuturnya. Hasan Wirayudha sendiri mengatakan bahwa untuk persoalan penerapan wajib visa memang telah dibahas pemerintah. Itu menjadi kewenangan dari Departemen Kehakiman dan HAM. Soal kebijakan itu secara keseluruhan masih dalam proses peninjauan. Deplu sendiri, selama ini mendukung kebijakan itu. Termasuk penerapan asas resiprositas,kata Wirayudha. (Andi Dewanto Tempo News Room)