TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah diharapkan segera meratifikasi Konvensi Perlindungan Hak-hak Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya. Usul ini mencuat dalam diskusi buruh migran di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, Kamis (23/1) siang. Diskusi digelar memperingati hari Buruh Migran Internasional. Konvensi itu sendiri telah diratifikasi 20 negara lain. Jika Indonesia meratifikasinya, menurut Umu Hilmy, dosen yang aktif di Pusat Kajian Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan, Indonsia mempunyai alasan agar negara lain menghormatinya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak meratifikasinya, kata dia. Walaupun begitu, Umu mengaku, konvensi ini tidak mengatur soal buruh imigran Indonesia di luar negeri. Akan tetapi menjamin buruh luar yang bekerja di Indonesia. Beberapa negara yang telah meratifikasinya pun, kata dia, tidak mengkonsistenkan hukum-hukum nasionalnya dengan kesepakatan ini. Di lain pihak, ketua sub divisi buruh LBH Rita Olivia memaparkan usaha memaksa pemerintah menandatangani konvensi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dari pantauannya, 35 persen kasus yang muncul dari masalah perburuhan datang dari dalam negeri. Yakni, hal-hal yang berkaitan perjanjian sebelum berangkat. Maka, Rita berharap perlu tekanan lebih kuat kepada pemerintah. Ia mencontohkan kasus yang menimpa Myanmar. Akibat Myanmar masih mengakui keberadaan perbudakan, dunia internasional melakukan embargo ekonomi. Akhirnya negara itu menandatangani ratifikasi anti-perbudakan. Indonesia pernah mengalami situasi yang mirip. Ketika itu pemerintah Indonesia menahan dua aktivis buruh, Dita Indah Sari dan Muchtar Pakpahan. Akibatnya, dunia internasional mengecam dan melakukan tekanan. Sebagai buahnya, kata Rita, Indonesia akhirnya meratifikasi konvensi tentang kebebasan berserikat. (Anggoro Gunawan Tempo News Room)