Komisi III Akan Minta Penjelasan Polisi dan Pejabat Riau

Reporter

Editor

Minggu, 15 Februari 2009 20:52 WIB

TEMPO Interaktif, Riau: Tim Investigasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Komisi III DPR RI, tetap akan meminta penjelasan dari Kepolisian Riau. “ Jadwalnya Rabu atau Kamis ini. Tim akan meminta penjelasan dari pihak pihak terkait, khususnya Polda Riau dan pejabat pemerintah terkait persoalan penghentian penyidikan itu, “ Ujar Anggota Tim Investigasi Komisi III DPR RI, Azlaini Agus, Mingu (15/2) di Pekanbaru.

Kepada Tempo Azlaini Agus menyebut, kendati sudah dilakukan pertemuan dengan Kapolri di Jakarta minggu lalu, namun tim memutuskan perlunya penjelasan tekhnis, baik dari Polda Riau selaku pihak yang mengeluarkan surat itu dan para pejabat Kehutanan daerah dan Pemerintah Provinsi terkait perizinan yang dikeluarkan dimaksud. “ Meski sudah ada pertemuan dengan Kapolri, namun kita (Tim) butuh penjelasan dari pihak pihak pelaksana secara tekhnis, baik Pilisi maupun pejabat pejabat daerah “ujar Azlaini, anggota DPR RI dari Riau itu.

Sementara itu, Polda Riau sendiri menyebut hingga kini belum mengetahui adanya rencana pertemuan dengan Tim Komisi III DPR RI dimaksud. Menurut Kepala Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Zulkifly, pihaknya pada prinsipnya bersedia memberikan penjelasan atas proses SP3 dimaksud. “ Namun tentang pertemuan itu, saya belum tahu dan belum ada jadwal, “kata AKBP Zulkifly. “Nanti kita cari tahu dulu, “

Sebagaimana dilaporkan sebelumnya, Komisi III DPR RI membentuk Tim investigasi Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas 13 perusahaan mitra PT Riau Andalan Pulp & paper dan PT Indah Kita Pulp & Paper, yang telah disidik Polda Riau sejak Februari 2007 lalu, untuk mengetahui dasar hukum dikeluarkannya surat itu oleh Kepolisian Riau pada 22 Desember 2009 lalu.

JUPERNALIS

Advertising
Advertising

Berita terkait

Diduga Terlibat Pembalakan Liar Amazon, Menteri Lingkungan Hidup Brasil Mundur

24 Juni 2021

Diduga Terlibat Pembalakan Liar Amazon, Menteri Lingkungan Hidup Brasil Mundur

Menteri Lingkungan Hidup Brasil memutuskan untuk mundur dari jabatannya menyusul digelarnya investigasi keterlibatan di kasus pembalakan liar Amazon

Baca Selengkapnya

Kerugian Akibat Kayu Haram Capai Rp 300 Triliun  

5 Maret 2013

Kerugian Akibat Kayu Haram Capai Rp 300 Triliun  

Peredaran kayu ilegal mengancam kehidupan masyarakat di sekitar

hutan.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Aktifkan Larangan Impor Kayu Ilegal  

5 Maret 2013

Uni Eropa Aktifkan Larangan Impor Kayu Ilegal  

Para importir kayu di Eropa wajib memastikan kayu yang mereka

impor legal.

Baca Selengkapnya

Ilegal Logging di Jatim Rugikan Negara Rp 29 M  

12 Februari 2013

Ilegal Logging di Jatim Rugikan Negara Rp 29 M  

Faktor ekonomi masyarakat jadi faktor utama penyebab pencurian kayu.

Baca Selengkapnya

Bea dan Cukai Semarang Sita 14 Kontainer Kayu Ilegal

8 Januari 2013

Bea dan Cukai Semarang Sita 14 Kontainer Kayu Ilegal

Para pelaku terancam denda Rp 5 miliar dan pidana paling lama 10 tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Pembalakan Liar di Jambi Tak Pernah Berhenti

21 Desember 2012

Pembalakan Liar di Jambi Tak Pernah Berhenti

Kerugian negara puluhan miliar rupiah. Hal ini memimbulkan dampak sosial, banjir, tanah longsor, hingga sengketa tanah.

Baca Selengkapnya

Dua Petugas Konservasi Disekap Perambah Hutan

19 Oktober 2012

Dua Petugas Konservasi Disekap Perambah Hutan

Perambah melakukan aksi balas dendam setelah 13 kawan mereka ditangkap oleh tim Satuan Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jambi.

Baca Selengkapnya

Cagar Alam Dibabat, Pohon Usia 150 Tahun Ditebang

24 Juli 2012

Cagar Alam Dibabat, Pohon Usia 150 Tahun Ditebang

Yang dibabat adalah kayu jenis Bengkirai dengan kualitas terbaik.

Baca Selengkapnya

Cegah Pembalakan Liar, Polisi Hutan Dibekali Silat

19 Juli 2012

Cegah Pembalakan Liar, Polisi Hutan Dibekali Silat

Langkah ini dilakukan Perum Perhutani Unit II Jawa Timur yang bekerjasama dengan perguruan silat Persaudaraan Setia Hati.

Baca Selengkapnya

Hutan Pendanaan Kerajaan Inggris Tinggal 70 Persen  

9 April 2012

Hutan Pendanaan Kerajaan Inggris Tinggal 70 Persen  

Memang benar hingga kini kawasan PT REKI sedikitnya 30 persen telah rusak akibat dirambah dan aksi pembalakan liar.

Baca Selengkapnya