Tujuh Tersangka Ditahan, Termasuk Pemrakarsa Provinsi Tapanuli  

Reporter

Editor

Rabu, 4 Februari 2009 20:52 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Budang Humas Polda Sumatera Utara, Komisaris Besar Burhanuddin Djafar, mengatakan tujuh tersangka dalam kasus anarkistis yang menewaskan Ketua DPRD Sumatera Utara Abdul Azis Angkat, telah ditahan. "Mereka ditahan untuk menjalani pemeriksaan intensif," kata Burhanuddin, Rabu (4/2) malam ini.

Tujuh tersangka itu, kata Burhanuddin, yaitu. J.H. Samosir yang berperan sebagai koordinator aksi. Kemudian Chandra Panggabean sebagai pemrakarsa pembentukan Provinsi Tapanuli, Datumira Simanjuntak dan Burhanuddin Rajaguguk sebagai pengarah aksi, Victor Siahaan diindikasikan sebagai pengerah massa, Parlis Sianturi sebagai pendukung aksi dan Gelmok Samosir sebagai koordinator lapangan.

Mereka, menurut dia, dijerat pasal penghasutan dengan ancaman hukuman enam tahun penjara. Sebelumnya, kata Burhanuddin, polisi menjerat mereka dengan pasal penganiayaan dan ancaman hukuman lima tahun. "Penetapan pasal bersifat dinamis. Sewaktu-waktu berubah sesuai dengan bukti baru dan keterangan saksi," katanya. "Kemungkinan tersangka juga akan bertambah." ia menegaskan.

Kasus demo maut terjadi Selasa (3/2) di gedung DPRD Sumatera Utara. Aksi menuntut pemekaran sejumlah wilayah kabupaten dan kota menjadi Provinsi Tapanuli itu berujung anarkistis. Abdul Azis Angkat tewas diduga akibat dipukli saat memimpin rapat di kantornya. Ia meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit.

SOETANA MONANG HASIBUAN

Advertising
Advertising

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya