TEMPO Interaktif, Jakarta:Pijar Indonesia, penggiat bidang hak asasi manusia dan demokrasi, mengkritik putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membebaskan Mayor Jenderal Purnawirawan Muchdi Purwopranjono, terdakwa kasus pembunuhan Munir. Menurut Ario Adityo, Ketua Pengurus Pusat Pijar (Pusat Informasi dan Jaringan Aksi Informasi) Indonesia, vonis bebas terhadap mantan petinggi Badan Intelijen Negara dan Danjen Kopassus itu menjadi tamparan keras bagi kebenaran dan keadilan, serta ancaman bagi para pembela HAM di Indonesia.

”Putusan ini menunjukkan, institusi peradilan di Indonesia masih tidak dapat dipercaya untuk dijadikan tempat bagi penegakan hukum dan keadilan,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Tempo, Rabu (31/12).

Selain itu, menurut Ario, putusan bebas itu juga merupakan “kado” akhir tahun yang buruk dari para penegak hukum di Indonesia bagi rakyat Indonesia yang selama ini mendambakan dan memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.

Apalagi, kata Ario, vonis bebas ini sangat melukai rasa keadilan bila mengingat sudah ada terpidana yang dijatuhi hukuman atas kasus yang sama yakni terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto yang divonis 20 tahun penjara. Bahkan, lanjut Ario, jaksa saat membacakan tuntutannya menyatakan, secara yuridis sangat sulit untuk tidak mengaitkan terdakwa Muchdi dengan terpidana Pollycarpus.

Karena itu, Pijar mendesak jaksa agar segera mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut. Selain itu, kata Ario, pihaknya menagih keseriusan dan komitmen pemerintah yang berjanji menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terutama kasus pembunuhan berencana terhadap Munir.

*