TEMPO Interaktif, Bandung:Kasus pelanggaran hak asasi manusia sepanjang Januari-September 2008 meningkat di banding tahun lalu. “Kasus di tentara naik lagi, polisi tetap tinggi,” kata Sutanandika dari Imparsial di Bandung, Rabu (18/12).

Menurut Sutanandika, ada empat kasus pelanggaran hak asasi manusia yang menonjol tahun ini. Yaitu yang melibatkan tentara atau institusi militer, polisi dan kesatuannya, wartawan, dan masalah agama.

Kasus polisi berdasarkan catatan Imparsial misalnya, penembakan seorang anggota kepolisian Sektor Kebayoran Baru Jakarta terhadap pengurus partai politik Januari lalu,. Selain itu penyerangan dan perusakan kantor Bupati Merangin Jambi oleh sekelompok polisi, dan pemerkosaan seorang tahanan wanita di Polres Semarang Selatan oleh oknum polisi.

Kasus militer, kata Sutanandika, umumnya menyangkut sengketa tanah dengan warga. “Di Banten, Alas Telogo sekarang masih lanjut, juga Sempur di Bogor belum selesai. Itu ada kasus sertifikat ganda, sama-sama punya,” katanya.

Sementara konflik agama di masyarakat, katanya, muncul karena meningkatnya suhu politik terkait pemilihan umum. Hal itu terlihat di beberapa pemilihan kepala daerah. “Isu-isu agama masih digunakan untuk kepentingan politik,” katanya.

Sutanandika juga menyatakan kasus pelanggaran hak asasi manusia di kalangan wartawan kian marak. Selama Januari hingga Juni, hampir tiap bulan ada kasus, seperti di Tulungagung, Jakarta, Luwu Utara, dan Cikarang. Bentuknya antara lain intimidasi kepada wartawan oleh sejumlah kepala desa, pelarangan meliput, dianiaya polisi dan tentara.

Di dunia pendidikan, pelanggaran hak guru mencuat dari taraf kebijakan pemerintah dalam anggaran hingga terbitnya sejumlah peraturan. “Yang paling parah adalah kriminalisasi kasus pada pembela HAM termasuk guru dengan stigma melawan pemerintah,” kata Rusdi Marpaung dari Imparsial.

ANWAR SISWADI