TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai lebih berpihak kepada orang kaya atau pemilik modal ketimbang 'wong cilik' seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan masyarakat miskin lainnya.
"Tidak ada keberpihakan terhadap nelayan, petani, pedagang kecil dan 'wong cilik', sementara saat ini orang kaya dibantu dengan subsidi apartemen dan perumahan mewah," kata Prabowo saat pidato politik memaparkan visi dan misinya sebagai calon presiden 2009 di 'Forum PPP Mendengar, Presiden Harapan dan Harapan terhadap Presiden' di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, Jakarta, Senin (15/12) malam.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua PPP Suryadarma Ali dan tiga panelis yaitu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Bambang Brojonegoro, dan Pengamat Ronny Nitibaskoro.
Prabowo juga mengkritik pemerintahan saat ini yang masih menyerahkan ekonomi Indonesia pada sistem kapitalisme liberal dalam menghadapi krisis. "Padahal Amerika dan Eropa sudah meninggalkan hal itu," kata Prabowo.
Jika mazhab ekonomi tidak dirubah, ujar Prabowo, Indonesia akan terus miskin karena salah dalam memanfaatkan sumber daya alam ekonomi. "Ini yang melatarbelakangi saya siap jadi capres 2009, di samping adanya ketidakberpihakan terhadap 'wong cilik'," kata Prabowo.
Prabowo menilai pemerintah saat ini khususnya tidak mampu memanfaatkan kekayaan negara yang melimpah bahkan lebih senang meminjam utang luar negeri saat kesulitan. Padahal potensi devisa negara bisa mencapai US 300 miliar. "Ketidakberpihakan pada rakyat kecil juga tampak pada anggaran pertanian yang hanya Rp 16 trilun dari total nggaran Rp 1.000 triliun," kata Prabowo.
Soal ditanya panelis tentang komitmennya terhadap penegakan hak asasi manusia, Prabowo menegaskan dirinya sangat berkomitmen untuk menegakkan HAM, meskipun di satu sisi dirinya selalu dikaitkan dengan pelanggaran HAM pada kasus Mei 1998. "Kalau saya dijatuhkan dengan HAM dalam pemilihan nanti, saya akan hadapi secara politik pula. Karena fakta sudah bicara soal Mei 2008, biar rakyat yang menilai," kata Prabowo.
ANTON APRIANTO
