TEMPO Interaktif, Jakarta:Sebuah gerakan politik baru untuk menentang pemerintahan Megawati- Hamzah Haz dideklarasikan sekelompok aktifis dan politikus. Gerakan yang dinamai Koalisi Nasional itu menilai pemerintah telah gagal, karena itu harus segera dibentuk kepemimpinan baru. Pemerintahan Mega-Hamzah telah gagal, kata juru bicara Koaliasi Eros Djarot dalam dekalarasi di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta, Rabu (22/1). Koalisi tanpa kepemimpinan struktural dari sekitar 40-an organisasi yang menyokongnya itu juga menilai kondisi negara dan bangsa Indonesia dalam posisi disintegarasi sosial yang serius. Kebijakan ekonomi pemerintah yang bersifat liberal kapitalistik dianggap sebagai muara ketidakadilan sosial yang merugikan masyarakat luas. Salah satunya, kebijakan kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik dan telepon yang hanya ditunda atau dikurangi tanpa dicabut. Jadi ini demi tujuan penyelamatan masa depan bangsa dan rakyat Indonesia, kata Hamid dari jaringan pro-demokrasi, salah satu wakil deklarator. Lebih lanjut, Eros menjelaskan tuntutan yang sudah banyak disampaikan masyarakat dinilai tidak mampu dipenuhi oleh pemerintah. Karenanya, langkah untuk segera mengganti pemerintah akan menjadi prioritas dengan cara yang sesuai dengan koridor demokrasi. Artinya, ekstra-parlementer pun dibenarkan sebagai langkah demokratis. Sebab, saat ini semua sudah terkooptasi oligarki partai, kata Eros. Mengenai waktu agar pemerintah diganti, Eros dengan bersemangat menyatakan secepatnya setelah penyatuan aspirasi masyarakat kuat. Begitu pula dengan tantangan Mega agar pertarungan atau penurunan dirinya dilakukan pada Pemilu 2004. Kami siap, tapi itu hanyalah wacana dan menjadi pilihan paling akhir, kata dia menjawab. Dia juga tidak menampik koalisi itu akan menjadi partai baru pada pemilu mendatang. Suasana pendeklarisan sendiri tampak marak dan riuh karena sekitar 200-an orang yang hadir tidak bisa tertampung di tempat yang memang tidak terlalu besar itu. Tampak hadir dalam acara itu aktivis buruh Dita Indah Sari, tiga serangkai politisi dari PDIP Julius Usman, Haryanto Taslam, dan Meilono Suwondo, serta Sri Bintang Pamungkas, serta sutradara Slamet Rahardjo Djarot. (Dede Ariwibowo Tempo News Room)