TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengalami sejumlah kesulitan dalam pengadaan logistik Pemilihan 2009. Kepala Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum, Dalail, mengaku menerima banyak surat keluhan dari Komisi tingkat daerah soal kesulitan tersebut. Di sejumlah daerah, ada yang harga barangnya terlalu mahal, kata Dalail di kantornya, Jakarta, Kamis (20/11).Dalail mencontohkan, di provinsi Papua, harga kotak suara bisa mencapai Rp 500 ribu. Padahal, Komisi pusat memperkirakan harga kotak sebesar Rp 130 ribu per unit. Kami belum tahu dari bahan apa mereka membuat kotak suara itu, ujarnya.Contoh lain, harga bilik suara di provinsi itu mencapai Rp 350 ribu. Padahal, harga yang diperkirakan Komisi hanya Rp 70 ribu. Akibatnya, Komisi pusat harus menghitung lagi biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan kotak dan bilik suara di Papua.Kesulitan lain, lanjut Dalail, banyak staf Komisi di daerah tak mengetahui proses pengadaan barang. Bahkan, sejumlah Komisi di daerah meminta Komisi pusat membantu pengadaan barang. Komisi Pemilihan menegaskan, pihaknya tidak bisa menjadi panitia pengadaan di tingkat daerah.Salah satu kasus, kata Dalail, pengadaan mobil oleh Komisi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih bermasalah. Biaya pengadaan mobil sebesar Rp 268 juta dibawa lari oleh perusahaan pemenang tender. Seharusnya, panitia tender memberikan uang muka lebih dulu. Kalau sampai polisi tak bisa menangkap pelakunya, panitia pengadaan itu bisa dipidana, katanya.Meski demikian, Komisi pusat tetap memantau proses pengadan logistik di daerah. Komisi juga membantu memberikan solusi jika di daerah menemui masalah. Kami terus berkomunikasi melalui telepon dengan panitia pengadaan di daerah, katanya.Pramono