Warga Cianjur Selatan Protes Penambangan Pasir

Reporter

Editor

Selasa, 4 November 2008 16:48 WIB

TEMPO Interaktif, CIANJUR:- Ratusan warga dua kecamatan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat hari ini, Selasa (4/11) mengeruduk Kantor Kecamatan Sindangbarang. Mereka memprotes masih maraknya penambangan pasir besi di sejumlah lokasi di wilayah mereka yang terletak di pesisir pantai selatan atau berjarak sekitar 120 kilometer ke arah selatan kota Cianjur tersebut.

Koordinator aksi para warga, Rahmat mengatakan aksi yang semula berjalan tertib itu sempat memanas hingga terjadi lempar-lemparan. Meskipun sudah dijaga ketat oleh Satuan Pengendali Massa dari Kepolisian Resor Cianjur, aksi lempar-lemparan sempat mengakibatkan kaca Kantor Kecamatan Sindangbarang pecah.

Menurut Rahmat, aksi massa menuntut agar Bupati Cianjur segera mencabut izin penambangan pasir besi di kedua kecamatan itu. Pasalnya, penambangan yang dilakukan secara besar-besaran itu telah mengakibatkan kerusakan lingkungan. "Selain itu, penambangan dilakukan tanpa melibatkan warga sekitar. Malah kebanyakan praktik penambangan itu dilakukan tanpa izin alias liar," ujar dia.

Warga juga minta pemerintah menutup lokasi penambangan pasir besi tersebut. Mereka meminta Bupati Cianjur melindungi kepentingan masyarakat, terutama dalam melindungi sumber daya alam serta lingkungan. "Kalau eksploitasi itu terus dilakukan, kami khawatir terjadi abrasi pantai serta kerusakan lebih parah," imbuh dia.

Camat Sindangbarang tak terlihat di kantornya. Sejumlah petugas kecamatan meminta mereka menyampaikan tuntutan mereka ke kabupaten.

Advertising
Advertising

Aksi mereka akhirnya dibubarkan Dalmas Polres Cianjur. Pembubaran massa terpaksa dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bentrokan karena pengelola penambangan pasir besi juga sudah mengumpulkan massa tandingan dalam jumlah yang lebih banyak. Sebelumnya, para pendemo memaksa aparat untuk mendatangi lokasi penambangan sekaligus menutupnya. Namun upaya tersebut tidak terjadi karena aparat dari kepolisian serta Satpol PP tidak bersedia memenuhi tuntutan mereka.

Deden Abdul Aziz

Berita terkait

Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

31 hari lalu

Sahkan Penambangan Pasir Laut, KIARA Nilai KKP Korbankan Nelayan dan Pulau Kecil

KIARA menilai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengerukan pasir laut tak berwawasan lingkungan dan korbankan nelayan.

Baca Selengkapnya

Terkunci Suara Papua

38 hari lalu

Terkunci Suara Papua

KPU Papua dan Papua Pegunungan baru menuntaskan rekapitulasi pada Selasa malam. Agar tidak terlambat, mereka menyewa pesawat ke Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

27 Desember 2023

Nelayan Bahagia Penambangan Pasir Berakhir di Pulau Rupat

Ekploitasi pertambangan pasir mengancam eksistensi Pulau Rupat. Jika pulau ini hilang, maka batas teritorial dengan Malaysia pun musnah.

Baca Selengkapnya

Kiara Tolak Undangan KKP untuk Bahas Kebijakan Penambangan Pasir Laut

8 Juni 2023

Kiara Tolak Undangan KKP untuk Bahas Kebijakan Penambangan Pasir Laut

LSM Kiara diundang KKP untuk hadir dalam forum group discussion mengenai kebijakan penambangan pasir laut, termasuk untuk ekspor.

Baca Selengkapnya

Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

4 Juni 2023

Kata DFW soal Ekspor Pasir Laut: Bertentangan dengan Riset dan Tambang Ilegal Dimana-mana

Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia buka suara soal kebijakan ekspor pasir laut Jokowi.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Bikin Ulah KAI Bisa Turunkan Penumpang, PNS Pria Boleh Poligami PNS Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

4 Juni 2023

Terpopuler: Bikin Ulah KAI Bisa Turunkan Penumpang, PNS Pria Boleh Poligami PNS Perempuan Tak Boleh Jadi Istri Kedua

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI bisa menurunkan penumpang kereta api yang berbuat ulah, seperti tidak turun di stasiun tujuan.

Baca Selengkapnya

Minta Pemerintah Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Ekonom: Sama Saja Menjual Daratan

1 Juni 2023

Minta Pemerintah Batalkan Izin Ekspor Pasir Laut, Ekonom: Sama Saja Menjual Daratan

Ekonom dan pakar kebijakan publik sekaligus CEO Narasi Institute Achmad Nur Hidayat meminta pemerintah membatalkan kebijakan ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Bos Kadin DKI Jakarta Ungkap Ekspor Pasir Laut Selama Ini Sudah Ada Meski Dilarang: Cuannya Gede

31 Mei 2023

Bos Kadin DKI Jakarta Ungkap Ekspor Pasir Laut Selama Ini Sudah Ada Meski Dilarang: Cuannya Gede

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin DKI Jakarta Diana Dewi buka suara soal pembukaan kembali ekspor pasir laut.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Buka Izin Ekspor Pasir Laut, Ini Sederet Dampak Penambangan Pasir Laut bagi Lingkungan

31 Mei 2023

Pemerintah Buka Izin Ekspor Pasir Laut, Ini Sederet Dampak Penambangan Pasir Laut bagi Lingkungan

Penambangan pasir laut memiliki dampak negatif yang merugikan terhadap ekosistem laut dalam jangka waktu yang panjang.

Baca Selengkapnya

Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

29 Mei 2023

Ragam Pernyataan Walhi soal Izin Ekspor Pasir Laut, Memperparah Ancaman Keselamatan Lingkungan

Walhi ikut buka suara soal Jokowi yang membuka kembali ekspor pasir laut. Walhi menyebut kebijakan ini dapat buat pulau kecil tenggelam.

Baca Selengkapnya