TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terpilih, Alwi Shihab, harus mampu menjadi pemimpin partai yang dapat melepaskan diri dari ketergantungan pada KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang duduk sebagai Ketua Dewan Syuro. Kalau identik dengan Gus Dur, PKB bukan semakin maju, tetapi sebaliknya, makin mundur sebagai suatu partai politik yang menjadi basis demokratisasi. “Kalau tergantung pada suatu tokoh, itu kan mengkultuskan tokoh itu, dan itu berlawanan dengan ide demokratisasi,” kata pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, kepada Tempo News Room yang dihubungi melalui telepon, Minggu (20/1) siang. Ia melihat, PKB seolah-olah segala sesuatunya ditentukan oleh Gus Dur, apakah itu pemecatan Matori, soal islah, atau siapa yang menjadi ketua umum. “Itu tentu tidak sehat bagi suatu partai politik yang modern dan terbuka,” kata Syamsuddin. Mengenai sosok Alwi Shihab yang terpilih sebagai sebagai Ketua Umum PKB versi Kuningan itu dalam Muktamar Luar Biasa (MLB) di Yogyakarta, Syamsuddin menilai, ia lebih matang dibandingkan calon lain. Dan terpilihnya Alwi bukan semata-mata karena dukungan Gus Dur, juga karena dukungan peserta muktamar. Sebab, bila dilihat dari calon yang lain, ada beberapa nama yang juga dikenal dekat dengan Gus Dur, seperti Syaifullah Yusuf dan AS Hikam. Soal perseteruan antara kedua PKB (Alwi dan Matori), menurut Syamsuddin, kecil kemungkinan untuk mereka bersatu kembali. “Peluang (islah) itu sudah lewat dengan berlangsung MLB di masing-masing kubu,” tandasnya. Karena, pada kubu PKB Matori, beberapa jabatan sudah dibagi-bagikan. Sedangkan dari kubu PKB Alwi pasti akan ditentang oleh wilayah-wilayah yang sudah memutuskan siapa ketua umumnya. “Sebab islah itu hanya menguntungkan pucuk tertingi pimpinannya. Selain itu, akan mencabut kembali jabatan-jabatan yang sudah dibagikan,” ujarnya. Menurut Syamsuddin, untuk menyelesaikan kemelut yang ada di kedua kubu PKB itu, salah satu kubu harus mengalah dengan mengubah nama atau tanda gambar partainya. Ia juga melihat tidak ada gunanya menyelesaikan melalui jalur hukum (pengadilan). “Mendingan salah satu mengambil inisiatif mengganti nama atau tanda gambar, mumpung waktunya masih cukup ada, supaya ada kesempatan untuk mensosialisasikan nama dan tanda gambar tadi sebelum pemilu,” kata dia. Kalau tidak ada yang mengalah akan menghadapi seleksi parpol yang ikut pemilu. Karena tidak boleh ada dua partai dengan nama dan tanda gambara yang sama ikut pemilu. Dan dalam seleksi itu bisa saja yang dimenangkan adalah PKB Matori, walaupun tidak memperoleh dukungan massa. Karena, ia melihat, hukum kita masih berpihak dan pandang bulu. “Yang asli bisa jadi palsu, yang palsu bisa jadi asli,” kata dia. “Apalagi Matori itu kan Menteri Pertahanan pemerintahan sekarang,” imbuhnya. Syamsuddin melihat, dukungan massa masih akan berpihak pada PKB Alwi dibandingkan dengan PKB Matori. “PKB Matori agak susah berkembang atau tumbuh menjadi partai yang solid, mengingat asal-usul PKB dari NU mendukung PKB Alwi,” ujarnya. Samsuddin menganjurkan agar PKB Matori lebih baik berorientasi dengan mencari dukungan dari luar Jawa. Karena, PKB Alwi didukung oleh basis-basis NU yang ada di Jawa. (Dimas A – Tempo News Room)