Pernyataan Pemimpin DPR ke Media Bakal Diatur

Reporter

Editor

Senin, 20 Oktober 2008 15:05 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Susunan dan Kedudukan DPR RI, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa Undang-Undang Susduk ini nantinya akan mengatur bagaimana pemimpin Dewan memberi pernyataan ke media. Tidak boleh seenaknya berkomentar, ujarnya seusai rapat kerja Pansus RUU Susduk di DPR, Senin (20/10).Menurut dia, hal ini untuk menghilangkan bias kepentingan pimpinan DPR dari pemberitaan mengenai pernyataannya. Pak Agung polingnya meningkat setelah sering memberi pernyataan di media, ujar Ganjar. Atas dasar itu, kata Ganjar, bakal dibedakan antara pendapat pribadi dengan pendapat yang mewakili lembaga. Jika berkomentar di luar gedung tidak bisa dikatakan mewakili lembaga, kata Ganjar.Adapun dari perdebatan rapat kerja Pansus RUU Susduk mengenai pimpinan DPR disimpulkan jika pimpinan DPR tidak perlu dipilih dari partai politik sesuai dengan perolehan suaranya. Kemudian, komposisi dan mekanisme pemilihannya akan dibahas lebih lanjut di panitia kerja. Lalu, jumlah pimpinan dirancang berjumlah lima orang, dengan satu ketua dan empat orang sebagai wakil. Materi ini akan di bawa ke panitia kerja untuk dipaparkan kembali, ujar Ganjar.Heru Triyono

Berita terkait

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

30 September 2022

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.

Baca Selengkapnya

RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

13 September 2022

RUU Papua Barat Daya Disetujui Dibawa ke Pembahasan Tingkat II

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya telah selesai pada pembahasan tingkat I. #InfoTempo

Baca Selengkapnya

Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

31 Januari 2019

Vokalis Seringai Tolak RUU Permusikan: Mengekang Kreativitas

Selain tak diperlukan, vokalis band Seringai, Arian, juga menilai RUU permusikan punya banyak pasal-pasal karet yang mengekang kreativitas.

Baca Selengkapnya

Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

28 Desember 2018

Cina Godok RUU Larangan Transfer Teknologi Paksa

Pemerintah Cina telah mengusulkan larangan transfer teknologi paksa dan campur tangan pemerintah secara ilegal dalam operasional perusahaan asing.

Baca Selengkapnya

Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

13 April 2018

Senat Lousiana Amerika Setuju RUU Larang Seks dengan Hewan

Senat negara bagian Louisiana, Amerika Serikat menyetujui RUU larang manusia berhubungan seks dengan hewan.

Baca Selengkapnya

DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

10 Maret 2018

DPR Desak Pemerintah Mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi

Hanafi Rais menyebut ada 32 UU tentang data pribadi namun tidak ada yang membahas khusus mengenai perlindungan data.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

6 Februari 2018

Sri Mulyani Rayu DPR Sahkan RUU AFAS

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar rapat bersama Komisi Keuangan DPR.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Baca Selengkapnya

Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

18 Juli 2017

Menteri Airlangga: RUU Perkelapasawitan Berisiko Tumpang-Tindih

Draf beleid RUU Perkelapasawitan dinilai tidak memuat kebijakan baru alias
mengatur

hal-hal yang sudah berlaku.

Baca Selengkapnya