TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani bertemu Pimpinan DPR Agung Laksono dan Komisi Keuangan DPR. Dalam rapat tertutup tersebut, Menteri Sri Mulyani meminta persetujuan Dewan terhadap kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam upaya mengantisipasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat.

Ketua DPR Agung Laksono usai rapat tertutup mengatakan, Pemerintah akan mengambil sejumlah kebijakan untuk mengantisipasi krisis, di antaranya peningkatkan penjaminan dan pengaman sosial di bidang keuangan. “Tidak ada blanket," kata Agung usai rapat di Gedung DPR, Jumat (10/10). Dewan, Agung melanjutkan, sepakat dengan langkah yang akan diambil pemerintah. “Akan ada Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang),” katanya. Blanket adalah semacam program penjaminan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kedatangannya ke DPR untuk mengkonsultasikan kebijakan yang akan diambil pemerintah. Konsultasi, kata Sri Mulyani, penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tak menyalahi ketentuan. “Mesti dilakukan pemerintah agar tidak menabrak undang-undang,” katanya.

Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk tidak panik. Informasi dari media, kata Menteri Sri, harus ditelaah secara rasional. Pemerintah saat ini sedang berupaya meninimalisir dampak dari krisis global. “Semua masih terjaga,” katanya. Bursa, Sri Mulyani melanjutan, harus tetap jalan. “Harus diikuti dan dipartisipasi seluruh pelaku pasar.”

Dwi Riyanto Agustiar