TEMPO Interaktif, Jakarta:Peraturan wajib lapor yang diberlakukan pemeirntah Amerika Serikat bagi Warga Negara Indonesia (WNI), baik yang berada di dalam maupun hendak berkunjung ke negara itu, dapat merusak citra yang sedang dibangun Indonesia sebagai negara Islam yang bersih dari terorisme. Ini dinyatakan bekas Menteri Luar Negeri Alwi Shihab usai bertindak sebagai pembicara tunggal seminar Islam vs Terorisme : Sebuah Pandangan Indonesia di Departemen Luar Negeri, Jakarta, Senin (20/1). Shihab sangat menyayangkan pemberlakuan keputusan pemerintah AS itu. Menurut dia, walaupun merupakan wewenang tiap negara untuk menentukan aturannya, tetapi Indonesia sangat menyayangkan kenapa hal ini tidak dikonsultasikan kepada Indonesia terlebih dahulu. Misalnya pendaftaran bisa dilakukan lewat Kedutaan masing-masing, katanya. Dia tidak mau menyebut bahwa hal ini akibat tidakseriusnya upaya diplomatis yang telah dilakukan oleh para diplomat Indonesia. Tetapi, lanjut dia, kalau sebelumnya sudah mulai terdengar pemberlakuan aturan itu, seharusnya para diplomat melakukan protes ke Kongres AS atau melobi langsung Gedung Putih. Dan seharusnya, dengan banyaknya negara-negara Islam lain yang telah masuk daftar wajib lapor, perlu ada perhatian khusus dari pemerintah Indonesia tentang adanya kejadian tersebut. Saya berharap putusan itu bisa dipertimbangkan, tegasnya. Tentang kemungkinan ditariknya kebijakan itu, Alwi menyatakan sulit. Karena menarik kebijakan suatu negara yang telah dikeluarkan, sama dengan mengubah keputusan yang telah disepakati seluruh unsur pemerintahan negara. Sehingga, dia menyatakan sebaiknya segala kebijakan itu keluar setelah benar-benar sudah habis upaya diplomatis yang dilakukan Indonesia. Mengenai adanya larangan atau anjuran dari pemerintah Indonesia bagi warganya untuk mengunjungi AS, Alwi berpendapat hal itu baik dilakukan. Karena dapat menunjukkan bahwa kita tidak senang dengan upaya ini, katanya. Juga dengan adanya ide untuk memberlakukan aturan yang sama terhadap warga negara AS di Indonesia, Alwi menyatakan setuju dengan upaya tersebut. Saya pikir itu mungkin untuk dilakukan. Tapi apa kita perlu melakukan hal itu, karena warga AS di sini sudah terdaftar. Lagipula sedikit jumlahnya, paparnya. (DA Candraningrum TNR)