Maluku Tambah Dua Kabupaten Baru  

Reporter

Editor

Selasa, 16 September 2008 12:14 WIB

TEMPO Interaktif, Ambon :Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Selasa (16/9) hari ini, di Kantor Gubernur Maluku di Ambon, meresmikan dua kabupaten baru di Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Buru Selatan dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

Bersamaan dengan peresmian itu, Mardiyanto juga melantik Abdul Rahman Uluputy sebagai Pejabat Bupati Buru Selatan, dan Jacob Patty sebagai Pejabat Bupati Maluku Barat Daya.

Dalam sambutannya, Mardiyanto mengatakan ada tiga tugas pokok yang harus segera diselesaikan kedua pejabat tersebut. “Ketiganya adalah, membentuk DPRD, Komisi Pemilihan Umum, serta menyelenggarakan Pilkada,” tandasnya.

Dia menambahkan, tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga kesejahteraan mereka meningkat.

Uluputty, yang alumni Fakultas Sosial Politik Universitas Pattimura, Ambon, tahun 1981, itu sebelumnya pernah menjabat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dan Kepala Kesejahteraan dan Pembangunan Linmas Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.

Sedangkan Patty, yang juga satu almamater dengan Putty dan lulus 1982 itu, sebelumnya menjabat Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Maluku.

Advertising
Advertising

Jabatan lain yang pernah diembannya adalah, Pejabat Bupati Kepulauan Aru, Maluku pada 2004 dan Pejabat Bupati Seram Bagian Barat, Maluku, pada 2006.


Mochtar Touwe

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya