TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung mengimbau mantan Mensesneg Akbar Tandjung memberitahukan rencana keberangkatannya melaksanakan ibadah haji kepada penyidik. Karena, status Akbar dalam status dugaan penyelewengan dana nonbujeter Bulog senilai Rp 40 miliar itu adalah tersangka. “Seyogyanya mengajukan permohonan kepada Kejasaan Agung. Nanti akan diproses oleh penyidik, apakah bisa atau tidak (berangkat haji)," kata Kapuspenkum Kejasaan Agung Muljoharjo di Jakarta, Jumat (18/1) siang. Meskipun belum dilakukan pencekalan terhadap Akbar, kata Mulhohardjo, sesuai norma kepatutan pihak kejaksan tetap mengharapkan adanya pemberitahuan secara resmi dari dia. "Ini kita sampaikan kepada pers dengan yang tidak langsung kepada Pak Akbar. Jangan sampai (Akbar Tanjung) mengatakan bahwa belum tahu," Muljohardjo menegaskan. Muljohardjo mengaku tidak perlu mengkonfirmasi rencana Akbar berangkat haji itu. "Melihat kapabilitas beliau, saya kira beliau juga akan mengerti. Saya tidak akan konfirmasi. Karena saya tidak punya kapabilitas untuk itu," jelas Muljohardjo dengan tekanan suara yang meninggi. Sejauh ini kejaksaan mengetahui rencana Akbar beridah haji dari pemberitaan media massa. Karena itu, hingga saat ini mereka belum menentukan sikap atas rencana tersebut. Apalagi aturan formal tentang kasus seperti ini belum ada. "Makanya saya bilang, Insya Allah beliau mengajukan permohonan. Nanti akan dirapatkan atau bagaimana, sehingga semua akan berjalan dengan baik. Kami bisa mengerti bahwa beliau mau pergi haji," kata dia. Menyinggung kemungkinan adanya pencekalan terhadap Akbar sebelum berangkat haji, kejaksaan masih menganggap belum diperlukan. Pihaknya belum melihat hal-hal yang dikhawatirkan untuk dijadikan alasan untuk mencekal Ketua DPR itu. Tindakan dikhawatirkan dimaksud, misalnya melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi pebuatannya. Kejaksaan menilai bahwa Akbar itu kooperatif. (Suseno - Tempo News Room)