Yudhoyono Terima Gubernur Bali dan Kalimantan Barat

Reporter

Editor

Jumat, 5 September 2008 15:48 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima Gubernur Bali Made Mangku Pastika dan Wakil Gubernur Anak Agung Ngurah Puspayoga, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (5/9). Presiden mendengar dan mengarahkan pembangunan daerahnya kepada kedua gubernur yang baru dilantik pada 28 Agustus itu.

"Presiden meminta pemerintah daerah menciptakan iklim investasi lebih baik, sehingga dapat mengurangi kemiskinan," kata Made Mangku Pastika, gubernur yang diusung PDI Perjuangan, dalam jumpa pers seusai pertemuan dengan Yudhoyono.

Presiden menekankan, Bali memprioritaskan mengurangi kemiskinan secara sistematis, mengurangi pengangguran, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, good governance, serta pelayanan publik.

Sebelum menerima gubernur dan wakil gubernur Bali, Presiden menerima Gubernur Kalimantan Barat Cornelis MH dan Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya. Keduanya dilantik pada 14 Januari 2008 lalu. Cornelis mengatakan dalam pertemuan dengan Presiden, dibahas masalah perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Malaysia. Di perbatasan darat, kata Cornelis, kesejahteraan masyarakat Indonesia jauh tertinggal dengan Malaysia.

Cornelis mengatakan, pemerintah pusat dan daerah juga membahas rencana pembangunan jalan sepanjang 847 kilometer antara Kabupten Sambas dan Kapuas Hulu. Ruas jalan menghubungkan perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. "Ruas jalan Malaysia sudah selesai. Tapi ruas jalan di Kalimantan Barat masih terkendala biaya," kata Cornelis.

Ninin Damayanti

Berita terkait

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

1 hari lalu

Profil Kota Ternate, Berdiri Sejak 27 April 1999 Sesuai UU Otonomi Daerah

Hari ini, 27 April 1999, adalah berdirinya Kota Ternate berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Baca Selengkapnya

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

3 hari lalu

Istana Pastikan Jokowi Tak Hadiri Penyematan Satyalencana kepada Gibran hingga Bobby

Istana Kepresidenan memastikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak akan hadir dalam Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otoda) XXVIII

Baca Selengkapnya

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

45 hari lalu

Anggota Baleg DPR Sebut Kawasan Aglomerasi Dukung Jakarta Tak 'Tenggelam', Apa Alasannya?

Mardani mengatakan kawasan aglomerasi yang diusulkan pemerintah dalam RUU DKJ jauh lebih lentur.

Baca Selengkapnya

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?

Baca Selengkapnya

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

12 September 2023

Cerita Elisha Lumintang Sehari Menggantikan Bahlil Menjadi Menteri Investasi

Cerita Elisha Lumintang, Putri Otonomi Indonesia, yang sehari menggantikan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi.

Baca Selengkapnya

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

6 Juli 2023

Rakornas Bapemperda 2023, Kemendagri Singgung Ada Pemerintah Daerah Bikin Perda Tinggal Copy Paste

Ditjen Otda Kemendagri menyinggung masih ditemukannya pemerintah daerah yang membuat Perda dari menyalin daerah lain atau copy paste.

Baca Selengkapnya

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

6 Juni 2023

Asal-usul Partai Darul Aceh, Partai yang Lahir Setelah Konflik GAM dan Pemerintah Indonesia Berakhir

Partai Darul Aceh berasal dari Partai Daulat Aceh, wadah politik masyarakat Aceh yang dibuat setelah konflik GAM-Indonesia berakhir

Baca Selengkapnya

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

29 April 2023

Hari Otonomi Daerah, Tito Karnavian: Muncul Mutiara Terpendam, Misalkan Presiden Jokowi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan plus minus dari pelaksanaan Otonomi Daerah selama 27 tahun terakhir. Salah satu sisi positifnya adalah muncul mutiara-mutiara terpendam dari daerah, seperti Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

31 Oktober 2022

Sekjen Kemendagri: Indonesia Paling Progresif Terapkan Politik Desentralisasi

Pembagian kekuasaan yang merujuk pada UU Nomor 23 Tahun 2014 itu menjadi pembeda pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berlandaskan pada kerangka NKRI.

Baca Selengkapnya

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

28 Oktober 2022

Terobosan Ditjen Otda, Ciptakan Sederet Aplikasi

Ditjen Otda Kemendagri menerapkan keluwesan, tapi tetap sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Baca Selengkapnya