TEMPO Interaktif, Jakarta:Rapat paripurna DPR memutuskan untuk mengambil sikap menunggu langkah lanjutan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) sebagai respons dari Rapat Konsultasi antara Pimpinan Dewan dan Pemerintah, pekan lalu. Hasil kajian pemerintah akan kita lihat. Kalau aspiratif, kita dukung. Jika tidak, DPR bisa menggunakan mekanisme rapat konsultasi lagi. Bisa juga melalui pembahasan ulang di rapat paripurna atau lewat alat kelengkapan dewan, seperti panitia anggaran atau lewat komisi terkait, kata Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR, yang menjadi pimpinan tunggal rapat. kepada wartawan, usai Rapat Paripurna, di gedung Nusantara 4, kompleks DPR/MPR, Senin (20/1). Menurut Muhaimin, keputusannya akan dianggap menguntungkan masyarakat jika pemerintah memutuskan untuk menurunkan BBM dan TDL yang telah dinaikkan sejak awal Januari ini. Sementara, soal harga tarif telepon sendiri, pemerintah sejak pekan lalu sudah memutuskan unuk menunda kenaikan. Rapat hari ini sempat berlangsung dalam suasana panas ketika para anggota dewan berselisih pendapat mengenai perlu tidaknya DPR mengambil sikap terhadap keputusan pemerintah itu. Sebagian anggota dewan, terutama yang berasal dari Kaukus Penyelamat Bangsa, menilai seharusnya DPR memiliki sikap atas keputusan pemerintah itu. Sementara, yang lainnya meminta agar dewan menunggu hasil pembahasan pemerintah dengan panitia anggaran karena hal itu bersifat teknis. Samuel Koto, politikus Fraksi Reformasi, meminta agar DPR mengambil sikap karena suara Pimpinan Dewan dalam rapat konsultasi pekan lalu belum mewakili suara seluruh anggota dewan. Pendapat ini didukung oleh sejumlah anggota DPR lainnya, seperti Marwah Daud Ibrahim, Chatibul Umam Wiranu, Aisyah Amini, dan Effendi Choirie. Namun, Panda Nababan dari Fraksi PDI-P, dan Daryatmo Mardiyanto dari Fraksi Partai Golkar, menginginkan rapat membahas agenda yang telah ditentukan sejak awal, yaitu soal pembentukan pansus. Akhirnya, rapat memutuskan untuk membahas terlebih dahulu agenda pembentukan pansus-pansus yang telah disepakati untuk dibahas dalam rapat kali ini. Usai pembahasan, para anggota dewan juga masih belum bisa mencapai kata sepakat mengenai sikap DPR terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga tiga komponen itu. Akhirnya, Muhaimin Iskandar sebagai pimpinan rapat memutuskan untuk menskors sidang selama 10 menit untuk melakukan lobby antar pimpinan fraksi. Usai skors yang molor hingga 1 jam itu, akhirnya pimpinan fraksi menyepakati dewan untuk mengambil sikap menunggu tindak lanjut pemerintah dalam hal ini. Menurut Samuel Koto, jika dewan tidak mengambil sikap, maka dugaan masyarakat selama ini benar. Bahwa DPR tidak memiliki sikap atas kenaikan harga ini, tukasnya. (Budi RizaTempo News Room)