TEMPO Interaktif, Jakarta:Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin memeriksa kembali anggota Komisi Kehutanan dan Pertanian DPR Al Amin Nur Nasution terkait kasus alih fungsi hutan di Bintan, Riau. Pemeriksaan anggota Fraksi Persatuan Pembangunan ini bertujuan mengembangkan kasus dugaan tindak pindana korupsi dalam alih fungsi hutan Riau. "Ada beberapa hal yang masih perlu dilengkapi untuk pengembangan," kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Jumat (1/8). Pemeriksaan Al Amin, kata dia, belum melewati batas waktu dalam undang-undang. Kasus ini diduga melibatkan sejumlah anggota DPR dari Komisi Kehutanan. Al Amin sebelumnya sudah menjadi tersangka dalam kasus suap dari pejabat Riau Azirwan. Johan mengatakan, KPK tak terpengaruh dengan bantahan tersangka dalam persidangan. "Membantah adalah hak tersangka, tapi KPK telah mempunyai alat bukti," kata dia. Al Amin diperiksa selama sekitar dua jam di kantor KPK. "Mau tau aja," kata Al Amin ketika ditanya mengenai jalannya pemeriksaan. Famega Syavira
Berita terkait
Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan
14 Agustus 2022
Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.
Baca SelengkapnyaAlasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan
5 Juni 2022
Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..
Baca SelengkapnyaBuntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu
28 Juli 2019
Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.
Baca SelengkapnyaSamsat Sampang Juga Kehabisan Pelat Nomor
28 November 2013
"Sudah dua minggu pelat nomor kosong."
Baca SelengkapnyaPolisi Periksa 15 Saksi Korupsi Pelat Nomor
4 Februari 2013
Polisi sedang mendalami fakta dan dokumen.
Baca SelengkapnyaDjoko Bantah Terlibat Kasus Korupsi Pelat Nomor
3 Desember 2012
Kasus yang ditelisik KPK ini merupakan proyek berbiaya Rp 700 miliar selama tahun anggaran 2009-2011.
Hendak Dibui, Mantan Anggota DPRD Pacitan Mangkir
30 November 2012
Mereka harus menjalani eksekusi, yakni dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.
Baca SelengkapnyaMA Tolak Peninjauan Kembali Agusrin
28 November 2012
DPRD menyambut baik putusan soal Agusrin dan berharap agar segera ada gubernur definitif di Bengkulu.
Baca SelengkapnyaHambalang, KPK Geledah Rumah Petinggi Adhi Karya
28 November 2012
Penggeledahan dilakukan di rumah Henny Susanti, rumah M. Arif. Taufiqurahman, dan rumah Anis A.
Baca SelengkapnyaKejaksaan Bojonegoro Buru Bambang Santoso
28 November 2012
Tersangka dianggap menyulitkan proses penyidikan dalam perkara kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Blok Cepu sebesar Rp 3,8 miliar.
Baca Selengkapnya
