Kalla Akui Popularitas Golkar Turun Akibat Kadernya Korup

Reporter

Editor

Minggu, 29 Juni 2008 21:00 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Golkar Jusuf mengakui popularitas partainya turun akibat beberapa kadernya terlibat kasus korupsi. Hasil perkiraan badan penelitian dan pengembangan internal Golkar dan lembaga survei menyatakan perolehan suara Golkar pada pemilu legislatif 2009 hanya 20 persen."Posisi Golkar turun naik. Ini akibat masalah image," katanya saat berpidato dalam pembukaan rapat koordinasi nasional Badan Pemenangan Pemilu partai berlambang beringin itu di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Jakarta Barat, Minggu petang (29/6).Partai Golkar menargetkan perolehan suara dalam pemilu legislatif mendatang adalah 30 persen. Sejak 29 Juni hingga 1 Juli 2008, Partai Golkar menyelenggarakan rapat koordinasi Badan Pemenangan Pemilu. Hingga kini Golkar sudah membentuk Bappilu tingkat provinsi. Dalam rakornas itu, Golkar akan membentuk Bappilu di tingkat kabupaten/kota.Kalla mengatakan sebagian besar politikus dan pejabat yang terlibat kasus korupsi merupakan kader Golkar. Jumlah yang besar itu berbanding lurus dengan jumlah politikus dan pejabat yang merupakan kader partai berlambang Pohon Beringin itu. "Pejabat dan anggota DPR saat ini paling banyak dari Golkar. Tentu saja belum ada yang ditahan dari (Partai) Demokrat dan PKS karena belum banyak pejabat-pejabatnya," ujarnya.Beberapa kader Golkar terlibat kasus aliran dana Bank Indonesia ke anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR pada periode 1999-2004. Kader Golkar yang diduga terlibat adalah Wakil Gubernur Jambi Anthony Zeidra Abidin, anggota DPR Hamka Yandhu, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Paskah Suzetta.Dalam Berita Acara Pemeriksaannya, Hamka Yamdhu menyebut sejumlah nama yang menerima aliran dana bank sentral. Anggota DPR Komisi Keuangan dan Perbankan periode lalu yang menerima uang adalah Paskah Suzetta, Emir Moeis, Faisal Baasir, dan Ali Masykur Musa. Keterangan juga mencakup besaran dana yang diterima anggota DPR periode 1999-2004 tersebut.Selain persoalan korupsi, citra Golkar terganjal ketidakjelasan ideologi. Ideologi Golkar, ujarnya, tidak terfokus pada satu hal. Berbeda dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang menganut ajaran Nahdlatul Ulama. Partai Islam lainnya yaitu Partai Keadilan Sejahtera berfokus pada dakwah. Sedangkan, PDI Perjuangan mengangkat isu kerakyatan. "Walau pun tingkat laku berbeda dengan apa yang diperjuangkan," kata Kalla.Kurniasih Budi/Tempo Newsroom

Berita terkait

Jokowi akan Tambah Masa Kerja Satgas BLBI yang Berakhir Desember 2023

27 April 2023

Jokowi akan Tambah Masa Kerja Satgas BLBI yang Berakhir Desember 2023

Untuk tahun 2023, Satgas BLBI akan fokus pada akselerasi dan sinergi penelusuran harta kekayaan debitur/obligor.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

29 Oktober 2022

Kemenkeu: Aset yang Sudah Diselesaikan Satgas BLBI Rp 28,85 T

Kemenkeu telah menyelesaikan piutang eks obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp28,85 triliun sampai 27 Oktober 2022.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

14 Oktober 2022

Kemenkeu Kantongi Daftar Aset BLBI di Luar Negeri, Ada Obligor yang Beralih Kewarganegaraan

Satgas BLBI tengah menelaah siapa saja obligor yang sudah beralih kewarganegaraan.

Baca Selengkapnya

Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

14 Oktober 2022

Satgas BLBI Akui Kesulitan Lelang Aset Tommy Soeharto Senilai Rp 2,4 Triliun

Rionald mengatakan Satgas BLBI akan mengusahakan agar aset-aset itu dapat dimanfaatkan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

16 Agustus 2022

Jokowi Klaim Kondisi Antikorupsi Terus Membaik

Jokowi mengklaim telah memerintahkan Polri, Kejaksaan, dan KPK menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritas utama.

Baca Selengkapnya

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

9 Agustus 2022

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan Pernyataan Kontroversial Soal Penembakan Brigadir J

Benny Mamoto Ketua Harian Kompolnas dan pendapatnya tentang kasus pemubunuhan Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo, Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

26 Juli 2022

Kemenkeu Lelang Ulang Aset Kaharudin Ongko

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu melakukan lelang ulang tanah Kaharudin Ongko yang terdapat di Kabupaten Bandung

Baca Selengkapnya

Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

22 April 2022

Aset Eks BLBI Senilai 19,16 T Dilelang, Berikut Cara Pembeliannya

Purnama T Sianturi menjelaskan cara masyarakat membeli aset barang sitaan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca Selengkapnya

Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

23 Maret 2022

Sita Dua Aset Anak Kaharudin Ongko, Ini Komentar Satgas BLBI

Satgas BLBI mengatakan selaku Obligor Bank Arya Panduarta, Kaharudin Ongko juga masih memiliki kewajiban sebesar Rp359 miliar

Baca Selengkapnya

Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

18 Maret 2022

Pihak Ketiga Kuasai Aset Negara secara Ilegal, Ini Strategi Kemenkeu

Kemenkeu melakukan penguasaan fisik terhadap aset negara yang dikuasai oleh pihak ketiga tersebut

Baca Selengkapnya