DPR Bentuk Tim Pemantau Pelaksanaan UU Pemerintahan Aceh
Reporter
Editor
Selasa, 17 Juni 2008 12:01 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Selasa (17/6) sepakat membentuk tim pemantau pelaksanaan Undang-undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bekas Ketua Panitia Khusus RUU Pemerintahan Aceh Ferry Mursyidan Baldan menyatakan pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Aceh belum optimal. Sehingga, dibutuhkan tim pemantau. "Tim pemantau berfungsi mendorong pelaksanaan undang-undang itu," katanya. Menurut Ferry, aturan pelaksanaan maupun kebijakan terapan dari undang-undang itu hingga kini belum terbit seluruhnya. Misalnya, kanun-kanun yang merupakan aturan di bawah undang-undang itu. Selain itu pemerintah Aceh belum mengatur dan membuat sistem pengelolaan keuangan daerah. Padahal, kata dia, Nangroe Aceh Darussalam merupakan daerah khusus yang mendapat dana alokasi khusus dan dana alokasi umum cukup besar dari APBN. KURNIASIH BUDI
Berita terkait
Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah
2 menit lalu
Kata Politikus PAN, Demokrat, dan PDIP soal Cawagub Pendamping Khofifah
Politikus sejumlah partai politik angkat bicara soal cawagub pendamping Khofifah di Pilkada Jawa Timur. Siapa orangnya?
