Komnas HAM Diminta Bubarkan Tim Ad Hoc Kasus 1965

Reporter

Editor

Selasa, 29 April 2008 11:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Puluhan orang dari Serikat Penanggulangan Komunis Gaya Baru berunjuk rasa di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia(Komnas HAM), Selasa (29/4). Mereka meminta Tim Ad Hoc kasus 1965 dibubarkan. "Bila tidak dibubarkan Komnas HAM akan menciptakan perseturuan anak bangsa," kata salah satu peserta unjuk rasa dalam orasinya.Koordinator Serikat Penanggulangan Komunis Gaya Baru Imanan mengatakan mereka datang dari Surabaya. "Kami sudah datang empat kali kesini minta Tim Ad Hoc kasus 65 dibubarkan," kata Imanan. Peserta aksi sempat membakar bendera warna merah dengan lambang palu arit dipintu masuk kantor Komnas HAM. Mereka diterima Wakil Ketua Komnas HAM Ridha Saleh. manan mengatakan arah penyelidikan Tim Ad Hoc kasus 1956 menjadikan orang-orang PKI sebagai korban. Dia menilai Komnas HAM tidak adil. "Kalau mau harus semua dibuka," ujar dia. Misalnya pemberontakan PKI 1948, Poso, dan Sampit. Ridha Saleh mengatakan keinginan tersebut sudah didiskusikan dengan komisioner lainnya. "Ini akan dibawa dalam rapat paripurna," ujar Ridha. Dia menjamin Komnas HAM independen dan imparsal mengungkap kasus ini. "Kami ingin meluruskan sejarah, tidak akan membela kelompok tertentu," ujar dia. Selain kelompok islam, lanjut Ridha, ada masyarakat sipil, yang bukan anggota PKI, menjadi korban kasus 1965. SUTARTO
HAM

Berita terkait

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

1 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

14 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

19 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

47 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

51 hari lalu

Anggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?

Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.

Baca Selengkapnya

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

52 hari lalu

KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.

Baca Selengkapnya

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

57 hari lalu

International Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi

Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum

Baca Selengkapnya

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

59 hari lalu

Kini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?

Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.

Baca Selengkapnya

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

29 Februari 2024

Andri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan

Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

25 Februari 2024

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.

Baca Selengkapnya