TEMPO Interaktif, Mataram:Ribuan pekerja tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat terancam pemutusan hubungan kerja (PHK). Karena perusahaan itu tersandung perizinan pemakaian lahan tahap dua yang belum diberikan Menteri Kehutanan."Saya sudah diberitahu rencana pengurangan pekerja itu dari manajemen PT NNT," kata seorang karyawan yang enggan disebut namanya. Menurut dia, pihak manajemen akan mengurangi 1000 orang pekerja. Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Barat Baderun Zainal ketika dihubungi Tempo mengatakan sudah tiga tahun ini, PT NNT menunggu izin tahap kedua dari Departemen Kehutanan. ‘’Saya tidak berani mengizinkan, karena yang berwenang Pusat," katanya. Menurut dia, dari 6.400 hektare lahan, yang sudah dibuka 2.100 hektare untuk keperluan tambang, 600 hektare untuk sumur tambang. Tapi, NTT membutuhkan 38 hektare lagi untuk menumpuk batuan tambang yang belum segera diproses. Hingga kini pemerintah pusat belum memberikan izin penambahan 38 hektare itu, sehingga berpengaruh terhadap jadwal penambangan. Manajer Public Relations PT NNT Kasan Mulyono yang dihubungi Tempo, menjawab melalui pesan pendeknya, "Bila izin penggunaan 38 hektare tidak didapatkan, akan berdampak pada rencana kerja perusahaan, termasuk pengurangan ratusan tenaga kerjanya. ‘’Kami percaya, pemerintah akan memberikan izin tersebut agar skenario itu ’’ katanya. SUPRIYANTHO KHAFID
Berita terkait
Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura
1 hari lalu
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.
Baca SelengkapnyaGapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024
1 hari lalu
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.
Baca SelengkapnyaSawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu
1 hari lalu
Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
Baca SelengkapnyaKebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan
1 hari lalu
Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.
Baca SelengkapnyaRatusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan
1 hari lalu
Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.
Baca Selengkapnya12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan
1 hari lalu
Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.
Baca Selengkapnya22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran
1 hari lalu
22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.
Baca SelengkapnyaPolemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga
34 hari lalu
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.
Baca Selengkapnya365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan
34 hari lalu
Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.
Baca SelengkapnyaPemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024
34 hari lalu
Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.
Baca SelengkapnyaRekomendasi
