TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Indah Sukmaningsih, menegaskan bahwa masyarakat harus menolak kenaikan harga BBM. “Sepertinya konsumen ini keluar dari mulut buaya masuk mulut singa,” ujarnya ketika dihubungi Tempo News Room di kediamannya, Rabu (16/1) malam sesaat sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan BBM. Indah menjelaskan, berbagai pertemuan yang dihadirinya bersama Lembaga Swadaya Masyarakat maupun kelompok wanita, menunjukkan bahwa mereka merasakan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan negara. Namun mereka belum tahu siapa yang mau serentak melakukan penolakan ini. Ia menyadari tidak semua masyarakat mendukung penolakan harga BBM. “Konsumen itu sebetulnya terasanya kalau dia sudah dinaikkan dan dia sudah tidak mampu membeli,” kata dia. Indah menegaskan, YLKI akan menggalang massa guna memprotes kenaikan harga BBM. Sebenarnya ia tidak keberatan kenaikan harga BBM jika dana kompensasinya diberikan kepada yang berhak. “Saya setuju naik, karena kita nggak pantas disubsidi,” ujarnya. Namun, menurut Indah, dana kompensasi dari kenaikan BBM tersebut tidak jelas penyalurannya. (Faisal – Tempo News Room)
Berita terkait
P2G Sebut Ada Guru Honorer di Sekolah Negeri Dipecat Setelah Ada Guru PPPK
2 menit lalu
P2G menerima sejumlah laporan dari guru honorer yang dipecat sekolah setelah kedatangan guru PPPK.
Baca SelengkapnyaCASN Jalur Sekolah Kedinasan, Ada 3.445 Formasi di 8 Sekolah
8 menit lalu
Pendaftaran CASN sekolah kedinasan dimulai pada Mei 2024. Sedangkan untuk formasi umum CASN dimulai Juni 2024.
Baca SelengkapnyaJadi Sorotan, Ternyata Segini Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai
10 menit lalu
Pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai disorot usai banyak kritikan terkait kinerjanya. Berapa gajinya?
Baca SelengkapnyaLPEM FEB UI Perkirakan Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Pertama 5,15 Persen
31 menit lalu
Pemilu dan beberapa periode libur panjang seperti lebaran berpotensi mendorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2024.
Baca SelengkapnyaPerjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024
40 menit lalu
Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.
Baca SelengkapnyaAlexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
41 menit lalu
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca SelengkapnyaVila di Bali Ini Dibangun dari Pesawat Boeing 737 Bekas, Harga Sewa Mulai dari Rp49,5 Juta per Malam
41 menit lalu
Vila di Bali ini unik, memiliki kolam renang tanpa batas, koki pribadi, dan pengalaman yang hanya bisa didapat di pesawat, seperti teras di sayapnya.
Baca SelengkapnyaAnggota Komunitas Pers Politeknik Tempo Tamatkan Pelatihan, Resmi jadi Agen Cek Fakta
41 menit lalu
Komunitas Pers Politeknik Tempo (Korste) telah menyelesaikan rangkaian pelatihan cek fakta bersama tim Cek Fakta Tempo pada Jumat, 3 Mei 2024 dan resmi menjadi agen cek fakta.
Baca SelengkapnyaWHO: Rencana Darurat Tak Bisa Cegah Kematian jika Israel Lakukan Serangan Darat di Rafah
41 menit lalu
WHO mengatakan tidak ada rencana darurat yang dapat mencegah "tambahan angka kematian" di Rafah jika Israel menjalankan operasi militernya di sana.
Baca SelengkapnyaKemenpan RB Tolak Tunda CASN 2024, Jamin Tak Ada Joki
47 menit lalu
Menteri PANRB menolak usulan Ombudsman untuk menunda seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 hingga Pilkada 2024 usai.
Baca Selengkapnya
