TEMPO Interaktif, Solo:Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia (FGBI) mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian turunnya surat keputusan (SK) pengangkatan mereka sebagai calon pegawai negeri sipil. Ketua Umum FKGBI, Ayub Joko Pramono mengemukakan pemberkasan sudah selesai sejak November tahun lalu, namun hingga kini belum ada kepastian kapan surat keputusan itu akan diterima. Padahal, sejak Januari lalu, pemerintah telah menghentikan honor mereka.Seharusnya, kata dia, pemerintah bisa lebih bijaksana. Penghentian honor per Januari dilakukan karena dalam surat keputusan yang akan diterima oleh guru bantu yang lolos dalam pemberkasan terhitung sejak bulan itu. "Tetapi kalau pemberian SK tidak jelas, kami tidak mendapatkan gajinya," ujarnya, Jumat (15/2).Ribuan guru bantu di Jawa Tengah sudah tidak menerima honor mereka di bulan Januari yang seharusnya diterima pada awal bulan Februari ini. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan surat edaran ke Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten bahwa pembayaran honor guru bantu dihentikan pembayarannya.Namun tidak dijelaskan alasan penghentian pembayaran honor tersebut kecuali keterangan bahwa guru bantu yang dihentikan pembayarannya adalah guru bantu yang sudah mengikuti pemberkasan calon pegawai negeri sipil.Imron Rosyid