TEMPO Interaktif, Karanganyar: Untuk mendapatkan hak kepemilikan hutan di Giribangun, Yayasan Mangadeg tidak hanya menyediakan lahan pegganti yang luasnya tiga kali lipat. Yayasan juga wajib membayar biaya penghutanan lahan pengganti. Wakil Administratur KPH Surakarta, Haruna Ajiwibawa, mengatakan Yayasan Mangadeg juga harus membayar ganti rugi terhadap sarana dan prasarana Perum Perhutani di Giribangun serta tegakan (batang pohon) yang ada."Menteri Kehutanan sudah memberikan persetujuan prinsip tukar guling hutan di Giribangun," kata Haruna di Karanganyar pada Selasa (29/1). Tapi, masih ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi Yayasan Mangadeg. Perhutani sedang menghitung biaya ganti rugi tegakan dan prasarana Perhutani serta biaya penghutanan lahan penggantinya. "Yayasan Mangadeg baru menyediakan lahan pengganti 29,7 hektar tetapi biaya-biaya lain belum," katanya.Menurut Haruna, selama ini Yayasan Mangadeg hanya mengantongi ijin pinjam pakai kawasan hutan di Giribangun yang menjadi lokasi Astana Giribangun, makam keluarga mantan Presiden Soeharto. Yayasan harus memperbaharui perjanjian pinjam pakai setiap lima tahun sekali. Dengan alasan agar tidak direpotkan masalah izin, Ketua Yayasan Mangadeg, Begug Poernomosidi sempat mengajukan tukar guling lahan.Begug mengakui pihaknya mengajukan permohonan tukar guling hutan ke Perhutani. Pengajuan ini atas permintaan Soeharto sebelum masuk rumah sakit. Sejak dibangun yayasan terpaksa terus melakukan perpanjangan perjanjian pinjam pakai. "Hal itu menjadi ganjalan pikiran Pak Harto," katanya. Berdasarkan dokumen yang diperoleh TEMPO, tukar menukar kawasan hutan ini diajukan Begug pada 21 April 2007. Menteri Kehutanan MS Kaban pada 27 Desember lalu mengeluarkan surat persetujuan prinsip tukar menukar lahan. Haruna mengatakan meski nantinya kepemilikan berpindah, namun Yayasan Mangadeg wajib menjaga hutan di Giribangun berfungsi sebagai hutan lindung dan mempertahankan fungsi sebagai daerah penyangga. "Tidak boleh ada penebangan pohon," ujarnya. imron rosyid