Hutan Pendidikan Diresmikan di Pasuruan

Reporter

Editor

Senin, 14 Januari 2008 16:51 WIB

TEMPO Interaktif, Pasuruan: Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Ngudi Lestari Desa Jatiarjo, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Jawa Timur membuat hutan pendidikan di Desa Jatiarjo. Hutan ini dijadikan sebagai arena konservasi dan keanekaragaman hayati, media pendidikan publik, dan obyek wisata hutan. "Sudah saatnya masyarakat mengelola hutan sendiri," kata Ketua LMDH Ngudi Lestari, Fathurachman setelah peluncuran Hutan Pendidikan di Yayasan Kaliandra, Prigen, Kabupaten Pasuruan pada Senin (14/1). Hutan pendidikan seluas 7,25 hektar ini bekas hutan produksi Perum Perhutani KPH Pasuruan yang ditanami pinus. Perhutani KPH Pasuruan memberikan hak pengelolaan kepada LMDH untuk dijadikan hutan pendidikan setelah ada kerjasama antara Perhutani KPH Pasuruan dan LMDH Ngudi Lestari yang difasilitasi oleh Yayasan Kaliandra.Dalam kerjasama ini, Perhutani KPH Pasuruan menyediakan tanah, Ngudi Lestari bertugas mengelola, sedangkan Yayasan Kaliandra membantu meningkatkan ketrampilan petani penggarap dan menyediakan dana kompensasi.Tugas delapan petani penggarap tersebut sekarang adalah menanam bibit tanaman keras dan merawatnya. Untuk sementara, para petani masih diperbolehkan menanam tanaman semusim. Tapi jika tanaman keras sudah besar, petani tidak diperbolehkan menanam tanaman semusim. Adapun penghasilan petani nantinya akan didapatkan dari buah tanaman keras, seperti jambu atau kopi. Penghasilan lain akan didapat dari honor sebagai pemandu di hutan pendidikan.Selain itu, para petani mendapatkan uang jasa lingkungan dari Yayasan Kaliandra. "Kaliandra menyisihkan Rp 1.000 per pengunjung untuk diberikan ke para petani melalui LMDH," kata Ketua Harian Yayasan Kaliandra Agus Wiyono. Diperkirakan uang jasa tersebut mencapai 20 juta per tahun. Wakil Administratur Perhutani KPH Pasuruan, Eka Muhammad Ruskandar mengatakan Perhutani berani menyerahkan pengelolaan hutan produksi ini ke masyarakat karena sudah ada jaminan dari LMDH, petani, dan petani bahwa hutan tersebut tidak akan dikuasai secara pribadi atau beralih menjadi tanah pribadi. "Ada jaminan hanya mengelola, bukan memiliki," katanya usai launching hutan pendidikan. Bibin Bintariadi

Berita terkait

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

4 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

5 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

5 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

6 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

6 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

6 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

6 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

6 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

38 hari lalu

Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.

Baca Selengkapnya

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

38 hari lalu

365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.

Baca Selengkapnya