TEMPO Interaktif, Jakarta:Malam ini, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, beserta tim perundingan RI-GAM akan berangkat ke Jenewa, Swiss. Rombogan ini akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan GAM (Gerakan Aceh Merdeka), dengan difasilitasi oleh lembaga independen HDC (Henry Dunant Centre). Pertemuan yang lebih dikenal dengan nama Joint Council (JC/Komite Bersama) itu rencananya akan dilaksanakan pada 25 dan 26 April. Tetapi itu baru rencana. Kita melihat situasi selanjutnya dan jalannya perundingan, kata Menko Polkam di kantornya, Rabu (23/4). Anggota resmi yang berangkat ke Jenewa antara lain Menko Polkam, sebagai ketua tim perundingan dari Indonesia, kemudian Wiryono, dan Umar Halim sebagai juru runding. Selain anggota resmi perundingan, hadir pula anggota tidak resmi. Mereka diantaranya, Panglima TNI, Jendral Endriartono, kepala BIN (Badan Intelijen Nasional), Hendropriyono, dan Ali Alatas, diplomat senior yang juga mantan Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, untuk menyatukan visi dan pemikiran antar pemerintah dan DPR, Bambang mengajak serta wakil ketua komisi I DPR RI sekaligus ketua Masalah Aceh, Ishak Latuconsina. Menurut Bambang, pejabat senior tersebut akan berada di Jenewa untuk berbagai keperluan. Misalnya, kepala BIN akan menguraikan temuan-temuan informasi intelijen yang berlainan dengan yang dipaparkan GAM. Materi yang akan dibahas dalam komite bersama tersebut, Indonesia meminta GAM kembali kepada substansi COHA/perjanjian perdamaian. Sehingga mereka menerima otonomi khusus sebagai titik awal semua yang dilakukan di Aceh, kata Bambang. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga akan meminta kepastian dan langkah konkrit di lapangan agar GAM mau mengumpulkan senjata. Selain itu, pemerintah Indonesia juga mempertanyakan mengenai adanya penarikan pajak Nanggroe terhadap masyarakat, pengangkatan pejabat GAM di daerah, dan proses penerimaan anggota baru (rekruitment) GAM. Tetapi pada intinya, pemerintah Indonesia berharap GAM dapat kembali pada kerangka otonomi khusus, seperti yang diatur dalam COHA. (D.A Candraningrum TNR)