TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden Hamzah Haz mengatakan dibatalkannya kenaikan tarif telepon adalah wujud spontanitas pemerintah dalam merespons keberatan masyarakat. "Pemerintah tidak bekerja untuk pemerintah, tapi untuk rakyat. Seperti kemarin, yang dapat kita tunda kita batalkan. Jadi tidak ada hal yang harga mati," tuturnya kepada wartawan, usai menyaksikan penandatanganan MoU antara Departemen Agama, Departemen Keuangan, dan Kantor Dagang dan Industri Indonesia, tentang sosialisasi dan penggalangan zakat dari dunia usaha, di Istana Wakil Presiden, kamis (16/1). Pembatalan kenaikan tarif telepon itu diputuskan dalam rapat konsultasi DPR dengan tiga menteri koordinator dan menteri terkait, yang berlangsung di Gedung DPR/MPR, Rabu (15/1) malam. Mengenai kenaikan tarif dasar listrik dan harga bahan bakar minyak, pemerintah setuju untuk mengkaji ulang. Dijelaskan Wakil Presiden, kenaikan serentak yang diputuskan awal tahun ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mencapai sasaran antara lain mencapai laju pertumbuhan ekonomi empat persen, mempertahankan nilai tukar rupiah sebesar Rp 9.000 per dolar Amerika, dan meningkatkan suku bunga hingga 13 persen. Dengan diubahnya keputusan ini, maka tentunya akan terjadi perubahan dalam sasaran itu. "Tapi jelas, kalau kita ubah, maka mari kita tanggung jawab bersama," kata Ketua Umum PPP ini. Meski demikian, Hamzah juga menyayangkan keberatan masyarakat itu diwujudkan dengan tindakan-tindakan anarkis. Dia berharap demokrasi yang ada sekarang dikembangkan dalam suasana yang religius. "Kadang-kadang kita bingung, kita negara yang religius, tapi sikap kita tidak menunjukkan sebagai negara yang religius," katanya. (Deddy Sinaga-Tempo News Room)