TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jacob Nuwawea menilai kebijakan Pemerintah Hongkong yang memangkas upah minimum tenaga kerja asing yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) kurang tepat. “Saya tak ingin mencampuri urusan dalam negeri Hongkong. Tapi kalau saya baca laporan, kenapa tidak yang lain saja yang mereka kurangi,” cetusnya menanggapi aksi demo TKW/PRT negara Asean di Hongkong Minggu (13/1) di Jakarta, Selasa (15/1). Jacob menjelaskan, pemerintah Hongkong memutuskan memangkas upah minimum PRT sebesar 3670 dolar Hongkong sebulan. Keputusan itu memicu para tenaga kerja wanita (TKW) yang berprofesi sebagai PRT melakukan aksi turun ke jalan-jalan Hongkong. Aksi itu kebanyakan dilakukan oleh warga Filipina dan Indonesia. Karena itu, ia mengimbau kepada pemerintah Hongkong agar tidak menurunkan gaji dengan memangkas gaji dari PRT. Ia mengaku masih menunggu hasil tim yang dikirimkan ke Hongkong untuk mengkaji persoalan itu. Menteri juga mengomentari aksi yang dilakukan warga Indonesia di Hongkong. Ia mengatkan, selama ini orang Indonesia mudah dipengaruhi untuk melakukan unjuk rasa. “Jangan sampai TKI kita terpengaruh provokasi organsasi sana untuk melakukan demo,” ucapnya. Ia mengatakan, kemungkinan TKW Indonesia dipengaruhi oleh organsasi non pemerintah yang menangani buruh migran Asia di Hongkong. Aksi unjuk rasa sah-sah saja. Namun yang harus diingat, jangan sampai karena aksi itu para TKW kehilangan pekerjaannya. (Istiqomatul hayati – Tempo News Room)