TEMPO Interaktif, Padang:Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang mencatat telah terjadi 241 kasus pelanggaran hak asasi manusia di Sumatera Barat dalam rentang waktu enam bulan terakhir, yaitu sejak Januari hingga Juni 2007.Kasus pelanggaran HAM itu terdiri dari 150 kasus pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, 45 kasus pelanggaran hak sipil politik dan 46 kasus pelanggaran hak perempuan dan anak dengan jumlah korban sebanyak 84.569 orang. Fakta ini jauh meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya terdapat 175 kasus pelanggaran HAM.Koordinator Divisi Hak Asasi Manusia LBH Padang Vino Oktavia mengatakan, meningkatnya kasus pelanggaran HAM di Sumatera Barat seiring dengan peningkatan kebijakan pemerintah yang proinvestasi, maraknya kasus korupsi, illegal logging dan penggusuran terhadap masyarakat serta minimnya alokasi APBN dan APBD dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat."Ini sudah kita prediksi sebelumnya. Tetapi dari hasil monitoring LBH peningkatan ini cukup mengejutkan dan dari semua fakta-fakta pelanggaran HAM tersebut di atas, LBH Padang secara tegas menyatakan bahwa pelaksanaan HAM di Sumatera Barat merupakan "rapor merah" bagi pemerintah dan pemerintah dinilai gagal menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM," katanya.Menurut Vino, dari monitoring LBH Padang, pelaku pelanggaran HAM yang dominan adalah pemerintah sebanyak 126 kasus, legislatif 96 kasus dan kepolisian 42 kasus.LBH Padang juga mencatat daerah kabupaten dan kota yang paling dominan terjadi kasus pelanggaran HAM. Dari 19 daerah kabupaten dan kota di Sumatera Barat, Kota Padang menjadi daerah paling tinggi angka pelanggaran HAM, yaitu 103 kasus.Febrianti