Pembahasan Racangan Kementerian Negara Dijadwal Ulang

Reporter

Editor

Minggu, 15 Juli 2007 18:56 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pembahasan Rancangan Undang-undang Kementerian Negara dipastikan molor dari jadwal yang ditergetkan. Pasalnya, sebagian anggota panitia khusus rancangan ini menjadi anggota panitia khusus rancangan undang-undang tentang paket politik.“Kami akan mengagendakan kembali pembahasan pada masa sidang yang akan datang,” kata Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Kementerian Negara Dewan Perwakilan Rakyat Agun Gunanjar Sudarsa, Minggu (15/7).Semula, panitia khusus menargetkan rancangan ini akan selesai akhir Juli. Rencananya pekan ini, 13 – 19 Juli, pemerintah bersama DPR akan menyelesaikan perdebatan melalui forum lobi. Sebanyak 39 materi yang sebelumnya alot dalam pembahasan akan diselesaikan dalam forum lobi ini.Materi tersebut nantinya akan dikelompokan ke dalam enam jenis, yaitu klasifikasi dan jumlah kementerian, susunan, dan organisasi kementreian, hubungan kementerian dengan lembaga nondepartemen serta pemerintahan daerah. Pengelompokan berikutnya, pengangkatan dan pemberhentian menteri, termasuk rangkap jabatan, persyaratan menjadi menteri, pembentukan dan penggabungan departemen.Dari DPR, tim lobi akan dipimpin ketua panitia khusus rancangan ini Agun Gunanjar Sudarsa, yang beranggotakan perwakilan semua fraksi. Sementara itu dari pemerintah tim lobi akan dipimpin Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa.Saat ini Agun menjadi anggota panitia khusus rancangan undang-undang paket politik, yang sedang dibahas bersama pemerintah yang di antaranya diwakili Menteri Sekretaris Negara Hatta Radjasa.Erwin Dariyanto

Berita terkait

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

30 September 2022

Fraksi PKS DPR Ajak Ormas Islam Kolaborasi Bahas RUU

Jazuli menilai ormas-ormas Islam yang merupakan representasi dari umat adalah bagian dari Fraksi PKS.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Koalisi Dukung Pelarangan Iklan Rokok

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran mengkritik draf Rancangan Undang-Undang Penyiaran tertanggal 3 Oktober 2017.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

12 Oktober 2017

Revisi UU Penyiaran, Lembaga Penyiaran Raksasa Diduga Bermain

Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menyayangkan perkembangan pembahasan revisi UU Penyiaran.

Baca Selengkapnya

Komite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan  

6 Maret 2017

Komite Pengendalian Tembakau: Stop Bahas RUU Pertembakauan  

Intervensi kalangan industri rokok bisa mempengaruhi kementerian sektor terdepan tentang rekomendasi yang akan diberikan kepada Presiden.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR

17 Desember 2016

Jusuf Kalla: Revisi UU MD3 Urusan Internal DPR

PDI Perjuangan dianggap layak mendapat kursi pimpinan DPR.

Baca Selengkapnya

Imparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan  

3 Oktober 2016

Imparsial Sarankan Pembahasan RUU Terorisme Dihentikan  

Ia menyarankan agar RUU itu dikembalikan kepada pemerintah terlebih dulu untuk menyinkronkan RUU Terorisme dan revisi KUHP.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim  

8 September 2016

DPR Sahkan RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim  

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan rancangan undang-undang tentang Konvensi Ketenagakerjaan Maritim 2016.

Baca Selengkapnya

Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang  

16 Agustus 2016

Presiden Jokowi Apresiasi Pembentukan 10 Undang-Undang  

Undang-undang tersebut antara lain UU Tabungan Perumahan Rakyat dan UU Pengampunan Pajak.

Baca Selengkapnya

Pengesahan RUU Pilkada Akan Divoting  

2 Juni 2016

Pengesahan RUU Pilkada Akan Divoting  

Dua fraksi di DPR belum setuju dengan ketentuan anggota Dewan harus mendur jika maju dalam pilkada.

Baca Selengkapnya

DPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016  

26 Januari 2016

DPR Akan Sahkan 40 RUU dalam Prolegnas 2016  

DPR akan mengesahkan 40 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk dalam Program Legislasi Nasional 2016 dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya