TEMPO Interaktif, Jakarta:Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mendukung usulan pembatasan jumlah partai politik. Dukungan tersebut dinyatakannya setelah menerima rekomendasi perlunya pembatasan jumlah partai di parlemen yang diajukan Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Soksi), salah satu organisasi pendiri Partai Golkar."Partai yang banyak itu tidak menghasilkan pemerintahan yang kuat untuk menjalan suatu tujuan yang baik," kata Kalla dalam sambutannya saat menerima peserta Pendidikan Politik Kader Bangsa Soksi di Kantor Wapres, Rabu (27/6). Kalla mengatakan, untuk mencapai tujuan kesejahteraan bangsa diperlukan pemerintahan yang kuat. Kalla mengakui ada negara yang sukses dengan sistem dengan banyak partai seperti Belanda dan Perancis. Namun di negara itu, kata dia, partai memiliki tanggung jawab yang jelas kepada negara dan partai tidak bekerja untuk kepentingan partai saja. Kalla meyakini jumlah partai yang sedikit akan membuat jalannya politik dan pemerintahan lebih efektif. Seperti dalam bisnis, kata dia, jika banyak perusahaan tapi berskala kecil dan tidak ada sinergi maka tidak bisa tercipta dunia usaha yang efisien. Kalla mengatakan, kegagalan pembatasan partai politik pada masa lalu terjadi karena prinsip check and balances tidak berjalan. Jumlah partai yang sedikit, kata dia, bukan berarti tidak demokratis karena Amerika Serikat berhasil menjaga demokrasinya dengan sistem tersebut. Penyederhanaan jumlah partai, kata Kalla, tetap menjamin pencapaian tujuan bangsa dengan cara demokratis tapi juga dibarengi dengan pemerintah yang solid dengan tetap ada suatu check and balances. "Untuk mencapai tujuan kesejahteraan kemakmuran dan kemandirian kita butuh pemerintahan yang kuat tapi terawasi secara demokratis," ujarnya. Namun Kalla menegaskan bahwa pembatasan jumlah partai tetap harus menggunakan mekanisme yang demokratis. Pembatasan, lanjutnya, dilakukan lewat electoral treshold yang sudah disetujui yang akan terus diperbaiki. Kalla juga mengulang pandangannya yang sering disampaikan dalam berbagai kesempatan yakni bahwa politik dan demokrasi hanyalah proses untuk mencapai tujuan yang utama yakni kesejahteraan dan kemandirian bangsa. Antara tujuan dengan proses, ia melanjutkan, tidak dapat diputar balik. Dalam pertemuan sebelum jamuan makan siang dengan wapres, Soksi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang digodok dalam Pendidikan Politik Kader Bangsa. Ketua penyusun rekomendasi, Y. Rawindandono, menyatakan Soksi mengusulkan beberapa rekomendasi di bidang politik antara lain perlunya amandemen terhadap UUD 1945 yang sejalan dengan Pancasila dan pembatasan jumlah partai di parlemen untuk mempertegas sistem presidensial. Kemarin beberapa partai berupaya menggalang koalisi tandingan terhadap koalisi Golkar dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). "Ada upaya dari partai-partai yang mengaku besar untuk melanggengkan tiraninya dan membatasi ruang gerak partai kecil dan sedang," kata Mahfud Sidik anggota parlemen dari Partai Keadilan Sejahtera. OKTAMANDJAYA WIGUNA